Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, memberikan masukan agar gini rasio di Kota Malang bisa ditekan. Pasalnya, ketimpangan di kota berjuluk Kota Pendidikan ini selama lima tahun terakhir terus melebar.
"Ketimpangan ini dapat disebabkan perbedaan sumber daya modal, kepemilikan aset, dan skill di masyarakat," tegas Peneliti Senior PPKE Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso, Rabu (15/3).
Kinerja ekonomi Kota Malang tahun 2022 memang moncer dengan capaian pertumbuhan 6,32%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi itu disebut mengesankan lantaran tertinggi dalam 10 tahun terakhir, termasuk mengungguli nasional dan Jatim.
Namun, ekonomi yang tumbuh itu belum inklusif. Sebab, belum berdampak pada akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran. Akibatnya, kue ekonomi hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat.
Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk menangani gini rasio?. Joko menyatakan harus ada upaya sistematis dan berkelanjutan. Kebijakan pemerataan akses dan memudahkan warga dalam mendapatkan perumahan dengan harga terjangkau harus segera dilakukan. Solusinya, rumah susun untuk generasi milenial diperlukan karena kenaikan gaji tak sebanding dengan peningkatan harga properti.
"Selanjutnya, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas sesuai standar pelayanan minimal," katanya.
Bantalan sosial pun diperkuat terutama bagi yang miskin ekstrem. Pemkot Malang harus melanjutkan stabilisasi harga pangan, dan memastikan ketersediaan pangan strategis.
Dalam rilis BPS Kota Malang pada Senin (6/3), ketimpangan penduduk Kota Malang semakin melebar, bahkan angkanya tertinggi di Jatim, yakni 0,421 ketimbang 2021 sebesar 0,407.
Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini menyatakan angka kemiskinan turun, tapi indeks kedalaman dan keparahan meningkat. Terjadi gap dari sisi perbedaan pendapatan yang cukup lebar. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin bertambah miskin.
Hal itu terjadi lantaran keuntungan ekonomi dikuasai sebagian kecil masyarakat dari kalangan pengusaha, pemodal besar, pemilik aset, kaum elit dan sosialita. Di sisi lain, ada yang miskin kronis.
"Ini perlu penanganan," ujarnya.
Menyikapi hal itu, Wali Kota Malang Sutiaji berupaya menangani ketimpangan dengan memacu pembelian produk UMKM lokal. Ia meluncurkan aplikasi Malang Beli Produk Lokal (Malpro) tujuannya untuk mengurangi ketebalan gini rasio.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan sudah memfasilitasi UMKM agar naik kelas. Penjualan produk mereka akan ditingkatkan di pasar, toko modern, hotel dan resto.
"Sahabat UMKM dilibatkan dalam meningkatkan daya beli produk UMKM," tutur Eko.
Editor : Redaksi
