JATIMKINI.COM, Anak-anak kini tak lagi sekadar bermain di halaman rumah. Dunia mereka meluas ke layar gawai—tempat belajar, berjejaring, sekaligus ruang yang tak jarang menjadi pintu masuk ideologi berbahaya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tampak sadar betul akan ancaman itu. Bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, mereka memperkuat langkah pencegahan radikalisme anak yang menghantui dunia digital, termasuk permainan daring.
Langkah itu bukan tanpa alasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebelumnya mencatat sedikitnya 13 anak di Indonesia terhubung melalui gim daring yang disusupi jaringan simpatisan teroris.
Angka kecil itu sesungguhnya menjadi sinyal bahaya, bahwa anak-anak mulai rentan terhadap kekerasan fisik dan psikis. Tentu ini berpotensi mengubah cara berpikir dan bersikap terhadap perbedaan.
“Ini adalah salah satu bentuk kekerasan psikis. Karena terornya itu tidak kelihatan, tahu-tahu bisa mengubah karakter anak,” ujar Ida Widayati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Jumat (10/10/2025).
Menurut Ida, kerja sama dengan Densus 88 menjadi momentum untuk memperluas edukasi bagi guru, siswa, dan orang tua. Tujuannya mencegah bahaya infiltrasi radikalisme serta pentingnya literasi digital.
Surabaya, kata dia, sudah lama menjalankan kampanye internet sehat untuk anak. Namun kini tantangannya kian kompleks, karena paham ekstrem kerap menyaru lewat medium yang akrab di mata anak.
“Sebetulnya upaya pencegahan berinternet sehat itu sudah lama dilakukan. Tapi sekarang dapat materi baru yang harus kita sampaikan ke anak-anak,” ujarnya.
Upaya pencegahan radikalisme anak tak berdiri sendiri. Pemkot menggandeng berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan (Dispendik), agar pendekatan edukasi tak berhenti di sekolah.
Orang tua juga menjadi sasaran utama, sebab banyak dari mereka yang merasa anaknya “aman” karena diam di kamar. Padahal, di balik layar, anak bisa saja berinteraksi dengan ideologi yang berpotensi merusak psikologinya.
“Sebagian besar orang tua merasa anaknya aman karena diam di kamar. Padahal bisa jadi mereka sedang belajar sesuatu yang merusak secara psikologis,” jelas Ida.
Selain jalur formal, pemkot juga memanfaatkan Kampung Pancasila sebagai ruang edukasi sosial. Di sana, materi tentang bahaya radikalisme disampaikan lewat pilar sosial-budaya dan kemasyarakatan.
Harapannya, masyarakat bisa ikut menjaga lingkungan sosial yang tangguh terhadap pengaruh ekstremisme. “Pemerintah akan memberikan materi ini di pilar sosial budaya dan kemasyarakatan,” imbuh Ida.
Salah satu pendekatan yang ditempuh Pemkot Surabaya adalah menggerakkan komunitas anak agar menjadi agen edukasi bagi sesama. Organisasi seperti Forum Anak Surabaya (FAS), Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes), dan Duta Generasi Berencana (Genre) dilibatkan, untuk menyebarkan pesan anti-kekerasan dan semangat kebangsaan.
“Anak-anak FAS bisa bicara di balai RW masing-masing, menyampaikan materi pencegahan kekerasan dari anak ke anak, dan responnya bagus,” kata Ida.
Pendekatan ini diperkuat dengan kolaborasi bersama siswa Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang secara rutin menyampaikan materi wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah. “Kami juga bekerja sama dengan adik-adik Paskibra. Mereka ikut menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan ini efektif sekali,” tambahnya.
Editor : Rochman Arief
