JATIMKINI.COM, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 dengan situasi yang tak mudah. Pasalnya, dana transfer ke daerah atau TKD 2026 dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp730 miliar. Kondisi ini membuat kas daerah berpotensi defisit hingga Rp1 triliun.
Alih-alih menyerah pada keterbatasan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya menyiapkan serangkaian strategi baru. “Karena itulah teman-teman pemerintah kota harus melakukan inovasi,” kata Eri, Selasa (30/9/2025).
Salah satu terobosan yang disiapkan adalah penggunaan skema pembiayaan jangka panjang. Pemkot menilai pembangunan infrastruktur lebih efisien jika dikerjakan sekaligus pada 2026 dibandingkan dicicil bertahap hingga 2029.
Perhitungannya sederhana: proyek jalan dan fasilitas publik yang dipercepat pengerjaannya akan menghemat sekitar Rp50 miliar. Selain lebih murah, pembangunan yang cepat diyakini mampu mengerek nilai aset kota.
Eri mencontohkan wilayah Wiyung, Gunungsari, dan Banyu Urip. Setelah jalan baru selesai, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di kawasan tersebut diproyeksikan naik signifikan. Pada 2028, kenaikan NJOP bisa menyumbang tambahan pendapatan hingga Rp500 miliar.
Tak hanya mengandalkan efisiensi pembangunan, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan aset yang ada. Sebagian aset akan diprioritaskan untuk program padat karya dan kebutuhan masyarakat. Namun, sebagian lainnya akan disewakan untuk mendatangkan pemasukan tambahan.
“Rp730 miliar ini juga bukan angka kecil. Maka aset harus bisa memberi manfaat, baik sosial maupun ekonomi,” tegas Eri.
Meski pemerintah pusat telah menaikkan persentase opsen pajak untuk daerah, Eri menilai kontribusinya belum signifikan. Dari nominal 66 persen yang dijanjikan, perhitungan realisasi sekitar 35 persen. Tambahan yang diterima Surabaya pun hanya Rp200 miliar, jauh dari cukup untuk menutup defisit.
Di tengah tekanan fiskal, Pemkot memastikan sektor pendidikan tidak akan dikorbankan. Program beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya tetap berjalan. Sasarannya jelas: anak-anak dari keluarga miskin dan pra-miskin.
Pemkot akan menanggung biaya kuliah bagi satu anak dalam setiap keluarga tidak mampu hingga lulus. Bagi siswa SMA, bantuan Rp3,5 juta per tahun akan disalurkan agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan, termasuk di sekolah swasta.
Dengan begitu, Eri berharap tidak ada lagi alasan biaya yang menghalangi anak Surabaya untuk sekolah. “Nanti kami koordinasi dengan provinsi agar sekolah swasta yang menerima anak Surabaya tidak lagi membebankan biaya gedung dan lain-lain,” ujarnya.
Meski berkurangnya dana transfer ke daerah 2026 menuntut kerja keras tambahan, Pemkot Surabaya menegaskan arah pembangunan tidak akan bergeser. Inovasi pembiayaan, optimalisasi aset, hingga reformasi pajak lokal dipilih sebagai jalan keluar agar kota tetap tumbuh tanpa meninggalkan kelompok rentan.
Editor : Rochman Arief
