Pengusaha Desak Pemerintah Bersihkan Premanisme Investasi

JATIMKINI.COM, Terbangnya investasi akibat ulah premanisme di sejumlah daerah menjadi sorotan pengusaha Jawa Timur. Tak pelak aksi ini bisa mengganggu iklim investasi yang secara otomatis merugikan negara.

Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik, Alfan Wahyuddin mengaku permasalahan ini bisa menjadi virus. Umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Saya berharap jangan sampai terjadi di Jatim,” tegas Alfan melalui sambungan telepon, Senin (10/2/2025). Ia tidak menampik premanisme di daerah lain menggagalkan investasi ratusan triliun.

Modus yang dilancarkan premanisme investasi ini cukup beragam. Mulai dari meminta jatah proyek, pengurusan izin, katering, penyediaan raw material, sampai melakukan penyegelan. Namun dalam praktiknya banyak yang gagal memenuhi standar usaha.

“Akibatnya, banyak calon investor yang memilih angkat kaki. Padahal sudah mengeluarkan biaya, seperti yang dijanjikan LSM. Ini terjadi di Batam (Kepualaun Riau) dan Karawang (Jawa Barat),” jelas pengusaha konstruksi ini.

Alfan berharap pemerintah tegas menindak pelaku premanisme investasi. Selain itu, ia meminta peran aparat penegak hukum (APH) tegas menjalankan tugasnya sekaligus melindungi investasi.

Sejauh ini Apindo telah menerima penugasan dari pemerintah dalam hal menjaga iklim dan meningkatkan investasi. Secara tidak langsung, keberadaan premanisme investasi bisa mengalihkan investasi ke daerah lain. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ke negara lain.

"Harus diakui bahwa investasi itu membawa dampak positif bagi perekonomian. Penyerapan tenaga kerja, menjaga daya beli, keterlibatan UMKM, sampai dengan mengontrol inflasi dan pertumbuhan ekonomi," urai alumni ITATS ini. 

Belum lama ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur mengumumkan realisasi investasi di Jatim mencapai Rp147,3 triliun. Di mana Gresik menjadi primadona investasi yang mencapai Rp37,91 triliun, disusul Surabaya Rp31,44 triliun, dan Sidoarjo Rp17,05 triliun.

Belum lama ini Wakil Ketua Umum DPN Apindo, Sanny Iskandar mengeluhkan aksi premanisme investasi yang mengganggu investasi di sejumlah kota. Keluhan ini kemudian mendapat respons dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani. Mengutip CNBC Indonesia, Rosan Roeslani meminta ada komunikasi untuk menciptakan investasi berdaya saing.

Editor : Rochman Arief