Aplikasi ASSIK dan Janji Pemkot Surabaya Kurangi Pengangguran

JATIMMKINI.COM, Masalah pengangguran masih menjadi PR bagi Surabaya. Meski angka statistik menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, pertanyaannya: apakah para pencari kerja benar-benar sudah menemukan pekerjaan yang layak?

Pemerintah Kota Surabaya mencoba menjawab problem ini lewat aplikasi Link and Match ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo). Aplikasi berbasis website ini menjadi solusi cepat untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan. Sampai awal Juli 2025, tercatat sekitar 38 ribu orang sudah terdaftar. Mayoritasnya adalah warga usia produktif.

Namun, menjadi pengguna aplikasi ASSIK tidak serta-merta berarti mereka adalah pengangguran total.

“Mungkin mereka sambil dagang, ngojek, atau kerja serabutan. Tapi saat mendaftar, itu mereka sedang mencari pekerjaan tetap yang sesuai keahlian dan standar UMK,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, melalui surat resminya, Kamis (3/7/2025).

ASSIK memang menawarkan lowongan yang sudah diverifikasi dan diklaim aman dari jebakan lowongan fiktif yang banyak bertebaran di media sosial. Tapi pertanyaan berikutnya muncul: apakah jumlah dan kualitas lowongan kerja yang tersedia benar-benar cukup untuk menyerap semua pencari kerja yang terdaftar?

Hebi optimistis. Ia menargetkan pengangguran terbuka di Surabaya bisa turun 0,4 persen tahun ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya mencatat tren penurunan sejak 2020. Kala itu, tingkat pengangguran mencapai 9,79 persen.

Tahun 2021 turun jadi 9,68 persen, lalu 7,62 persen pada 2022, dan terus merosot jadi 6,76 persen di 2023. Pada 2024, pengangguran terbuka bahkan turun cukup tajam menjadi 4,91 persen. Angka itu memang terlihat meyakinkan. Tapi realitas di lapangan tak selalu seindah data.

Di sisi lain, Disperinaker Surabaya mengakui sebagian pencari kerja di aplikasi ASSIK adalah orang yang sudah bekerja secara informal, namun menginginkan pekerjaan tetap dengan gaji sesuai UMK. Ini mengindikasikan problem serius: banyak warga produktif yang terpaksa bertahan di sektor informal, karena tak kunjung mendapat pendapatan stabil.

Pemkot memang tidak berhenti di aplikasi. Hebi menyebutkan, mereka juga menggelar pelatihan kerja, program kewirausahaan, hingga membuka peluang menjadi pekerja migran.

“Kami bahkan menggandeng DPMPTSP, supaya perusahaan yang mengurus perizinan direkomendasikan merekrut 60 persen pekerja asal Surabaya,” katanya.

Informasi peluang kerja juga disebar hingga ke kampung-kampung, termasuk di 500 Kampung Pancasila binaan pemkot. Namun upaya ini belum sepenuhnya menjawab keresahan banyak warga yang masih berkutat dengan pekerjaan tidak tetap.

Janji untuk terus menurunkan angka pengangguran menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Eri Cahyadi. Tapi seperti banyak kebijakan publik lainnya, yang menjadi sorotan bukan hanya programnya, melainkan konsistensi dan dampaknya di lapangan.

Editor : Rochman Arief