Industri Gula: Penyaluran Program KUR Khusus Kluster Tebu Diproyeksi Rp6 Triliun

JATIMKINI.COM, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak perusahaan PTPN III (Persero) Holding Perkebunan yang bergerak di bidang komoditas gula memproyeksikan kebutuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Kluster bagi petani tebu pada masa tanam 2024 - 2025 akan mencapai Rp6 triliun agar dapat mencapai peningkatan produktivitas tanaman tebu yang dipatok 8 ton/ha.

Direktur Utama SGN Mahmudi mengatakan dari perkiraan awal dengan jumlah luasan lahan tebu di Indonesia mencapai 120.000 ha, diharapkan program KUR Khusus Kluster Tebu ini dapat mengakomodir para petani tebu dalam memperoleh modal usaha tanpa batasan plafon maupun suku bunga rendah 6%.

“Dari 120.000 ha lahan tebu yang ada, kami harapkan Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mau menyiapkan kebutuhan modal petani tebu sebesar Rp6 triliun agar target swasembada gula dapat tercapai,” jelasnya seusai launching program penguatan petani tebu rakyat di Surabaya, Rabu (21/8/2024).

Mahmudi mengatakan, dalam program penguatan petani tebu rakyat ini, SGN juga berupaya untuk menyiapkan infrastruktur digital berupa aplikasi/platform e-TERA sebagai basic data kebutuhan para petani mulai dari fitur permodalan, bibit, pupuk, penanaman hingga masa panen yang dapat dipantau langsung oleh berbagai pihak terkait seperti perbankan. 

“Kami juga mendirikan Satgas Tebu Rakyat, kami akan menguatkan operasional akses pendanaan dan hasil penjualan. Makanya kami dedikasikan 2.150 karyawan untuk mengawal tebu rakyat. Sebab sekitar 70% an tebu rakyat lah yang mengisi kebutuhan giling tebu pabrik,” ujarnya.

Direktur Utama PTPN III (Holding), M. Abdul Gani menambahkan pihaknya akan terus berupaya untuk memperkuat kemitraan dengan petani dan seluruh ekosistemnya. Sebab kunci dari keberhasilan swasembada gula adalah ketersediaan bahan bahan tebu (BBT) yang hanya bisa diperoleh dari petani tebu rakyat.

“Hal yang menjadi perhatian saat ini adalah meningkatkan produksi tebu petani, dari produktivitas saat ini hanya 5 ton/ha bisa menjadi 8 ton/ha. Makanya kami butuh dukungan banyak pihak termasuk dari Kemenko Perekonomian melalui program KUR Khusus kluster yang baru pertama kali diberikan untuk sektor tebu,” ujarnya.

Di samping itu, ekosistem pertanian tebu juga akan terkoneksi dengan program Makmur dari BUMN pupuk serta perbankan seperti Himbara untuk pendanaan serta asuransi.

Namun begitu, tambah Gani, ada dukungan penting lainnya dari pemerintah yang diharapkan oleh sektor industri gula yakni adanya upaya pengendalian importasi gula serta kontrol harga gula agar jangan sampai gula impor lebih murah dari harga gula petani.

“Jadi ketika produktivitas tanaman bisa 8 ton/ha, maka kami sudah bisa bersaing dengan gula impor. Maka target 8 ton/ha sebenarnya tidak muluk (ketinggian), karena 100 tahun lalu Indonesia bisa menghasilkan 15 ton/ha,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan menjelaskan Kemenko Perekonomian memiliki program untuk membantu sektor usaha kecil dan menengah di berbagai bidang, khususnya dalam hal akses permodalan.

“Tahun ini, Kemenko Perekonomian menyediakan plafon untuk permodalan UMKM melalui KUR Khusus sebesar Rp280 triliun. Nah sampai Juli 2024, realisasinya sudah tersalurkan sebanyak Rp170 triliun untuk berbagai sektor usaha, dan terbanyak adalah sektor pertanian sekitar 30%, lainnya dari sektor usaha jasa dan perdagangan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, pada semester II/2024, pihaknya akan mengejar penyaluran KUR Khusus ini bisa mencapai 100% yang salah satunya bisa diberikan melalui sektor usaha tebu rakyat. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan SGN maupun perbankan untuk mengitung estimasi kebutuhan KUR khusus klaster yang diharapkan.

“Dalam case tebu ini, SGN akan menjadi offtaker nya, maka harga gula di tingkat petani akan lebih terjamin, dan bank penyalur juga akan lebih baik dalam menyalurkan kreditnya. Melalui sinergi ini maka semua pihak bisa mengawal proses penyalurannya maupun pembayarannya (kredit),” katanya.

Adapun skema KUR khusus dari Kemenko Perekonomian ini merupakan yang pertama di industri pangan dan perkebunan tebu, termasuk bagi SGN menjadi yang perdana.

KUR khusus ini dipilih sebab selama ini petani tebu mengalami kendala dalam mengakses pendanaan modal kerja ketika plafon sudah digunakan maksimal. Skema KUR khusus di sektor produksi ini nantinya tidak dibatasi dengan total akumulasi plafon KUR khusus. Dengan begitu, petani tebu tetap dapat mengakses KUR berulang dengan suku bunga 6%, serta tidak dikenakan suku bunga yang naik berjenjang.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikun mengatakan untuk mencapai swasembada gula memang diperlukan pembenahan dari hulu. Untuk itu keterlibatan petani dan SGN serta pemerintah melalui perbankan diharapkan bisa saling menguatkan para petani tebu.

“Kebijakan (KUR Khusus Klaster) ini akan saling menguatkan, sehingga cita-cita swasembada gula kita bukan hanya mimpi dan bisa direalisasikan,” ujarnya.

 

Editor : Peni Widarti