Soal Rencana Pemerintah Menaikan Cukai Hasil Tembakau. Akrindo Meminta Presiden Jokowi Jangan Gegabah

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia ( Akrindo) Anang Zunaedi secara tegas mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi ) harus menahan diri bahkan bisa batalkan kenaikan cukai hasil tembakau 2023 nanti.

Pasalnya kata Anang, jika kenaikan tarif cukai diberlakukan akan berdampak cukup besar pada koperasi ritel dan pedagang imbasnya, para pelaku tersebut akan banyak yang kolaps akaibat kebijakan itu.

"Untuk itu, presiden Jokowi untuk menahan diri atau batalkan rencananya tersebut. Kami sudah melayangkan surat ke presiden RI. Pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali, sebab tahun 2022 masyarakat sudah mengalami banyak masalah mulai kenaikan harga BBM, bahan pokok. Jika kenaikan cukai rokok diterapkan nanti tentunya, akan bertambah permasalahan dan beban masyarakat. Untuk itu, presiden Jokowi jangan gegabah soal kebijakan ini,: tegas Anang dalam keterangan tertulisanya, Jumat (7/10/2022)

Anang menyebutkan, pihaknya (Akrindo) menuntut pada presiden Jokowi agar di beri perhatian ke koperasi ritel, kebijakan tidak menaikkan cukai tahun 2023 dan menolak revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.

Tidak hanya itu saja, Anang juga menyebutkan, Akrindo meminta dukungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna melindungi peritel.

"pasalnya, peritel kecil dan UMKM juga memiliki hak hidup, sejahtera, perlindungan hukum dan kepastian kelangsungan usaha meraka," sambung Anang.

Lebih lanjut Anang menjelaskan, jika dipaksa kenaikan cukai rokok berimbas menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli. Di Kota Malang, sesuai rilis BPS, kenaikan inflasi September didorong kenaikan harga bensin, beras, solar, rokok keretek filter dan angkutan umum. Kenaikan harga rokok keretek filter seiring dengan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara bertahap pada tahun 2022 sebesar 12%. Hal itu membuat berat keadaan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi.

Menurutnya , kebijakan kenaikan cukai rokok berdampak luas. Apalagi dunia kini dalam ancaman pelemahan ekonomi mengarah resesi global akan memukul pelaku usaha dalam negeri yang diperparah dengan semakin menurunnya daya beli.

"Harapan kami, pemerintah menahan diri sembari melihat proses pemulihan ekonomi dengan tidak menaikkan cukai rokok 2023," pinta pria ini.

Dikatakan pula , tahun-tahun sebelumnya, dampak kenaikan cukai rokok otomatis menurunkan omzet peritel kecil. Hal itu membuat permintaan barang ke industri merosot yang akhirnya kelangsungan usaha lesu.

"Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tidak mempertinggi inflasi dan menurunkan daya beli. Kami berharap pemerintah menahan diri," ujarnya.

Sebab, kenaikan harga rokok memaksa pedagang menambah modal untuk bertahan hidup. Di Jatim, Akrindo membina 1050 ritel kecil. Kondisi mereka kesulitan modal imbas kenaikan harga terutama cukai rokok. Mereka yang kesulitan modal dan tidak mampu bertahan mengalami gulung tikar.

Di sisi lain lanjut Anang , menambah modal itu cukup berat di tengah proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kondisi berat diperparah adanya ritel jaringan nasional merambah desa kian menggerus ritel kecil lokal.

"Ritel koperasi masih bisa eksis karena memiliki basis anggota. Yang ritel lokal kecil kolaps. Hasil survei, hadirnya ritel besar membuat 15-20 toko kelontong di sekitarnya radius 1 kilometer kolaps dan mati," pungkas Anang.

Editor : Redaksi