Reporter : Redaksi
JATIMKINI.COM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat jumlah penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Jawa Timur hingga kini telah mengalami peningkatan sekitar 38,14%.
Pada 21 Oktober 2023, jumlah sertifikasi halal yang diterbitkan bagi pelaku usaha di Jatim masih sekitar 158.188 sertifikat. Kemudian per 3 Januari 2024 sudah meningkat menjadi 252.490 sertifikat halal. Dari jumlah itu, sebanyak 98,52% merupakan pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan sertifikasi halal ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri halal, mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan produk halal di sektor makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, pariwisata, media, rekreasi, serta keuangan syariah.
Selain itu, menurutnya, jika proses sertifikasi halal dioptimalkan, maka produk-produk halal dari Jatim akan bisa memberikan support lebih signifikan bagi pemenuhan kebutuhan unggas yang tidak hanya pada saat musim haji tapi juga Umrah saat Ramadan, serta perluasan pasar ke negara Organisasi Konferensi Islam.
“Sertifikasi halal adalah salah satu upaya untuk membawa Jatim menjadi pusat industri halal di Indonesia, dan Jatim akan menjadi pusat Halal Value Chain (HVC) pada masa mendatang,” katanya, Senin (22/1/2024).
Khofifah memastikan, Pemprov Jatim akan terus mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal, baik oleh BPJPH maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga lainnya.
Pemprov Jatim, tambahnya, juga berupaya mendorong pembentukan pusat-pusat halal (Halal Center) yang berfungsi sebagai lembaga pendampingan halal bagi industri khususnya IKM dan lembaga yang menghasilkan rekomendasi teknologi dalam pengembangan industri halal.
"Kami terus mendorong peningkatan jumlah SDM halal, antara lain auditor halal, penyelia halal, pendamping PPH, juga optimasi Sistem Informasi Produk Halal (Sipahala) yang mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal,dan layanan pendampingan dan sertifikasi halal," paparnya.
Terkait hal itu, beberapa infrastruktur halal yang telah dikembangkan antara lain 12 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 47 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 42 Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia bersertifikat halal.
Kemudian ada 44 Rumah Potong Hewan (RPH) Unggas bersertifikat halal, 305 orang Juru Sembelih Halal (Juleha) yang bersertifikat BNSP, Zona KHAS di Kantin ITS Surabaya dan sejumlah Kabupaten/Kota di Jatim dan 47 Halal Center.
Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim menjajaki kerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) yang ada di Jeddah, Saudi Arabia pada 8 Januari 2024. Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan standar kualitas produk halal UMKM Jatim, pelatihan juru sembelih sesuai syariat Islam dan medis.
Dalam penjajakan kerja sama dengan IsDB juga membahas soal rencana pemasaran produk halal Jatim ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah.
"Ini adalah bagian dari proses yang coba kami terus lakukan untuk memberikan penguatan dan percepatan untuk pengembangan ekosistem halal di Jatim,” imbuhnya.
Editor : Peni Widarti