JATIMKINI.COM, DPRD Kota Malang, Jawa Timur, memberikan sejumlah solusi mengatasi kemacetan selain mendesak Pemkot Malang segera membuat terobosan guna mengatasi persoalan tersebut.
"Sampai hari ini saya masih cukup prihatin terutama kemacetan dan banjir. Itu gambaran Kota Malang yang terpotret hari ini. Kami berharap APBD 2024 fokus utamanya menangani hal itu," tegas Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi, Rabu (29/11).
Menurut Wanedi, kemacetan masih menjadi problem, sedangkan menambah infrastruktur jalan amat sangat sulit. Di sisi lain, volume kendaraan dan pertambahan kendaraan bermotor cukup tinggi.
Karena itu diperlukan solusi setidaknya ada jembatan layang meski ia pesimistis terealisasi pada 2024. Yang diperlukan kini perbaikan moda transportasi umum yang sifatnya massal.
Namun, pembangunan juga harus mengakomodir hasil Musrenbang. Sebab, persoalan pembangunan itu bukan saja di tengah kota, melainkan juga berada di 57 kelurahan. Semua itu menjadi tanggung jawab DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang di tengah keterbatasan anggaran. Kendati demikian, pembangunan harus merata dan menjangkau seluruh kelurahan.
"Mudah-mudahan dengan pekerjaan rumah ini, ada peningkatan pendapatan asli daerah, kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemilu berjalan aman dan damai sehingga tidak mengganggu proses pembangunan di Kota Malang," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Asmualik mengatakan pembangunan harus berkelanjutan guna mengatasi problem banjir dan kemacetan.
"Kita harapkan pembangunan berlangsung tahap demi tahap teruraikan. Perlu kebijakan lima tahunan berkelanjutan," ucapnya.
Terkait persoalan kemacetan, lanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Malang harus mengatur parkir dan titik tikung rawan macet. Selanjutnya, sistem moda transportasi diperbaiki. Modernisasi angkutan kota menjadi keharusan lantaran sudah waktunya berbasis online.
Dengan demikian, penumpang bisa bayar nontunai. Penerima layanan juga harus diperhatikan sehingga saat naik angkot tanpa menunggu lama. Angkot yang beradaptasi dengan era digital dan kekinian menjadi salah satu sulusi mengurai kemacetan.
"Arahnya, Dishub harus membuat aplikasi selain peremajaan angkot," tuturnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot Malang telah melakukan berbagai upaya penanganan kemacetan, yakni operasi gabungan menertibkan parkir liar. Termasuk akan membangun fasilitas parkir di areal Stadion Gajayana dan eks Dinas Lingkungan Hidup.
Dishub pun telah membuat kajian persoalan kemacetan sehingga penanganan nanti bisa terintegrasi dan berkelanjutan. Dishub juga melakukan pengkajian subsidi untuk transportasi angkutan kota.
Kajian meliputi lembaga penerima subsidi dan penyusunan Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Pemberian Subsidi.
Editor : Redaksi
