JATIMKINI.COM, Provinsi Jatim mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam 2 tahun terakhir sejak pandemi Covid 19.
Berdasarkan Data BPS, per periode September 2022 hingga Maret 2023, persentase penduduk miskin Jawa Timur turun 0,14 persen poin dari 10,49 persen pada September 2022 menjadi 10,35 persen pada Maret 2023.
Tercatat, selama periode Maret 2021 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat berkurang 383.920 orang. Dari 34 provinsi di Indonesia, jumlah penurunan penduduk miskin di Jatim tersebut tercatat paling tinggi.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penurunan penduduk miskin dipengaruhi sejumlah faktor, seperti pertumbuhan ekonomi triwulan I/2023 tumbuh sebesar 4,95 persen (y-o-y) dan tumbuh sebesar 1,02 persen (q-to-q) dibandingkan dengan triwulan IV/2022.
"Alhamdulillah, disaat pandemi covid 19 berkat kerja keras kita semua Provinsi Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan terbanyak di Indonesia,” katanya, lemarin
Dia menjelaskan, penurunan kemiskinan juga dipengaruhi oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 4,33 persen, turun 0,48 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022 (4,81 persen), dan turun 1,16 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49 persen).
Pemprov Jatim juga menginisiasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pencairan bantuan produktif bagi keluarga miskin ekstrem di 5 kabupaten ci kantong kemiskinan, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp1,5 juta yang digunakan sebagai modal usaha produktif.
Penurunan kemiskinan di Jatim juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif dari dukungan permodalan atau kredit UMKM.
“Peningkatan pangsa kredit UMKM juga sejalan dengan komitmen Pemprov Jatim dan perbankan untuk bersinergi mendorong peran UMKM dalam perekonomian,” katanya.
Khofifah menjelaskan, beberapa program yang mendukung UMKM yakni Prokesra, KUR, dagulir serta fasilitasi pembiayaan lainnya. Prokesra merupakan program kredit bagi usaha mikro dan ultra mikro dengan subsidi bunga.
“Pelaku usaha ultra mikro juga mendapat bantuan. Pada 2022 dan 2023 diberikan kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai Rp600.000 - Rp2,2 juta yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim dan CSR pelaku usaha,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Khofifah, juga ada penyaluran BLT Dana Desa per Maret 2023 kepada 163.669 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Termasuk adanya PKH triwulan I/2023 mencapai 99,12 persen atau sebesar 1.554.312 keluarga penerima manfaat dari total target 1.566.750 keluarga penerima manfaat.
“Penurunan kemiskinan berseiring dengan keberhasilan Jatim meningkatkan status kemandirian desa. Pada 2021 sebesar 697 Desa Mandiri menjadi 1.490 Desa Mandiri pada 2022. Tahun ini ditargetkan bisa naik menjadi 2.500 Desa Mandiri,” imbuhnya.
Editor : Ali Topan
