Fiskal Jadi Tantangan Berat Tahun Ini, Infrastruktur Surabaya Butuh Pembiayaan Alternatif.

JATIMKINI.COM, Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp12,3 Triliun. Namun begitu kebutuah belanja yang dicanangkan telah mencapai Rp9 triliun sehingga diperlukan strategi jitu guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berjalan beriringan di semua sektor prioritas.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pelaksanaan program-program kerakyatan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait pengelolaan fiskal. Untuk itu, Pemkot Surabaya telah menginventarisasi berbagai program pembangunan yang akan dijalankan pada periode 2025-2030.

“Salah satu tantangan utama pembangunan infrastruktur adalah penanganan banjir. Hingga saat ini, terdapat 3.764 usulan pekerjaan terkait banjir, dengan 90% di antaranya merupakan usulan skala kampung. Total anggaran yang diperlukan untuk proyek ini mencapai Rp9,6 triliun,” paparnya dalam pidato rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (3/3/2025).

Ia melanjutkan, Pemkot Surabaya juga telah merancang pembangunan infrastruktur jalan. Termasuk di antaranya proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), underpass Taman Pelangi, serta peningkatan kualitas jalan pada 64 ruas skala kota dan 2.998 skala kampung. 

"Pelebaran Jalan Wiyung juga masuk dalam daftar prioritas, dengan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp10,6 triliun," imbuhnya.

Pun demikian dengan sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) jiga tidak luput mendapat perhatian. Akan ada pemasangan 5.740 titik PJU di 29.853 lokasi yang direncanakan yang membutuhkan anggaran Rp280 miliar.

"Sementara program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) telah mengantongi daftar antrean sebanyak 8.176 unit dengan kebutuhan anggaran Rp286 miliar," tambahnya.

Pemkot Surabaya juga berkomitmen memperbaiki 171 balai RW dengan anggaran Rp34 miliar. Di sektor pendidikan, alokasi mandatory spending sebesar 20% dari APBD atau sekitar Rp2,5 triliun tidak bisa diganggu gugat. 

"Dalam kurun waktu 2025-2030, Pemkot Surabaya berencana membangun 10 SMP dan 4 SD baru dengan anggaran Rp128 miliar," ungkap dia.

Pada sektor kesehatan, Pemkot mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk penguatan layanan Puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program beasiswa sarjana bagi lebih dari 3.600 anak muda dari keluarga miskin dan pra-miskin akan mendapatkan anggaran Rp55 miliar. 

Pemkot Surabaya juga menargetkan penuntasan kemiskinan bagi 69.389 jiwa dari keluarga miskin dan 293.596 jiwa dari keluarga pra-miskin, dengan anggaran Rp1,551 triliun.

Sementara insentif bagi tenaga kontrak, RT, RW, LPMK, penggali makam, guru agama, tenaga kesetaraan, pengurus rumah ibadah, dan berbagai elemen pelayan publik lainnya dialokasikan Rp1,4 triliun per tahun. 

"Berbagai program pembangunan lainnya juga akan dikembangkan, termasuk dukungan untuk UMKM, ketahanan pangan, pariwisata, olahraga, dan kesenian," katanya.

Eri menekankan, berbagai tantangan pengelolaan fiskal, diperlukan skala prioritas dalam pengerjaan program-program pembangunan. Menurutnya, program kerakyatan terutama aspek pendidikan dan kesehatan, harus berjalan beriringan dengan program infrastruktur skala menengah-besar yang membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian.

Dengan demikian, Surabaya diharapkan dapat menjaga level pertumbuhan ekonominya. Pun demikian pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan warga, tetapi juga memastikan keberlanjutan fiskal pemerintah untuk melanjutkan pembangunan bagi masyarakat. 

"Ini semata-mata agar warga Surabaya bisa merasakan dampak pembangunan secara lebih cepat, sekaligus ikhtiar solusi di tengah tantangan pengelolaan fiskal yang tidak mudah," kata dia.

Untuk itu, Eri menyoroti perlunya pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini sebagaimana target pertumbuhan ekonomi cepat sebesar 8% seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita perlu terus bergerak kolaboratif. Pemerintah kota tak bisa bekerja sendirian,” imbuh Eri.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan Wali Kota Eri dalam membangun Kota Pahlawan perlu terus dilanjutkan. Kota Surabaya berhasil bangkit dari pandemi Covid-19 melalui semangat kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat.

"Semangat (gotong royong) ini betul-betul ditunjukkan oleh Wali Kota Surabaya," ujarnya.

Namun, Adi juga mencermati besarnya kebutuhan anggaran untuk merealisasikan berbagai program pembangunan 2025-2030. Berdasarkan APBD Surabaya 2025 yang telah disahkan Rp12,3 triliun, jumlah ini dinilai belum mumpuni untuk mendukung keseluruhan program.

”Dari total APBD Rp12,3 triliun, kebutuhan belanja sudah mencapai sekitar Rp9 triliun. Sementara sektor pendidikan memerlukan Rp2,5 triliun, ditambah dengan berbagai item lain yang harus diprioritaskan," jelas Adi. 

Adi menegaskan DPRD Surabaya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Wali Kota Eri untuk menentukan prioritas pembangunan yang dapat direalisasikan dalam keterbatasan anggaran.

 

 

 

Editor : Peni Widarti