x
x

Khofifah Minta JMSI Jatim Perkuat Program Antar Daerah

JATIMKINI.COM, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jatim bisa memperkuat sinergi dengan beberapa daerah Jatim dengan program-program yang dimiliki oleh JMSI

‎Menurut wanita nomer satu di Jatim ini penguatan sinergi dapat dilakukan di beberapa daerah di Jatim. Gubernur memberi contoh JMSI Malang Raya yang cukup besar dan di daerah lain yang ada JMSI. 

‎"Di daerah itu bisa dilakukan kegiatan sinergi. Jadi saya berharap nantinya tidak hanya di Surabaya saja,” pinta Khofifah saat menerima jajaran pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jatim di kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan Surabaya, Senin sore (22/6/2026).

‎Khofifah  juga menyinggung pentingnya media berkualitas dikelola secara benar dan  profesional. Sebab kata Khofifah, saat ini banyak segelintir media dikelola oleh orang yang bukan ahlinya bidang media sehingga, memunculkan pemberitaan tidak akurat dan tidak mendidik. 

‎Khofifah juga didampingi Kabiro Adpim Setdaprov Jatim Pulung Chausar, Kabid Aplikasi Informatika Kominfo Jatim Gugi Alifrianto Wicaksono ini menegaskan, media pers profesional dan dikelola dengan baik akan menjadi referensi baik bagi masyarakat. 

‎Karena itu lanjutnya, pemerintah provinsi Jatim  sangat mendukung organisasi media seperti JMSI turut serta menjadikan anggotanya mengelola manajemen perusahaan dan produk jurnalistiknya menjadi sehat sesuai UU Pers.

‎Adanya JMSI Jatim,  Khofifah menilai punya komitmen kuat dan memberi kesempatan seluas-luasnya pertumbuhan media berkualitas untuk pencerahan dan kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah Jatim.

‎Sementara itu Ketua JMSI Jatim Syaiful Anam mengatakan, audiensi dengan Gubernur bertujuan menjalin silaturrahmi, mengenalkan pengurus dan menyampaikan program yang bisa sinergi positif untuk kesejahteraan masyarakat khususnya bidang media siber.

‎“Selain program internal penguatan menejemen media anggota JMSI Jatim, juga ekternal kerjasama pihak lain seperti pernah dilakukan dengan Dinas Kominfo Jatim mengadakan FGD cek fakta melalui aplikasi klinik hoax, sarasehan dengan Dinas Koperasi Jatim pemanfaatan media bagi pelaku UMKM” tegas Cak Anam, panggilan akrabnya.

‎Cak Anam juga menuturkan , bahwa JMSI Jatim pernah melakukan FGD bersama RSJ Menur membahas manajemen kesehatan mental bagi pekerja media.

"Kedepan selain program internal penguatan media, juga sinergi dengan berbagai pihak untuk pemanfaatan media siber berkualitas dan bermanfaat,” pungkasnya yang Sekretaris, Bendahara, para wakil Ketua, Dewan Pembina dan Dewan Pakar JMSI Jatim



Berita Terbaru
Senin, 22 Jun 2026 18:01 WIB

Neraca Dagang Surplus, Arus Logistik Nasional Terus Bergerak

JATIMKINI.COM, Arus logistik nasional terus bergerak seiring meningkatnya aktivitas perdagangan Indonesia. Pergerakan tersebut tercermin dari kinerja ekspor
Minggu, 21 Jun 2026 21:36 WIB

Mahasiswa Universitas Widya Kartika Kampanyekan Gerakan No Plastic 

JATIMKINI.COM Area Car Free Day pagi ini terasa berbeda, 60 mahasiswa KKN bersama warga dan pengunjung melakukan kampanye bersih lingkungan.  Kampanye Diet
Minggu, 21 Jun 2026 09:24 WIB

PLN Percepat Pemulihan Pembangkit untuk Jaga Keandalan Sistem Kelistrikan Jawa

PT PLN (Persero) mempercepat pemulihan sejumlah pembangkit listrik yang mengalami gangguan operasional sekaligus memperkuat pasokan energi primer
Sabtu, 20 Jun 2026 20:02 WIB

Ali Mufthi Ajak Generasi Santri Meneladani KH Sholeh Nahrawi & Siap Menjadi Abdi Rakyat

JATIMKINI.COM, Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mengajak generasi muda, khususnya kalangan santri, untuk meneladani
Sabtu, 20 Jun 2026 14:28 WIB

Festival AI Nusantara Ciptakan Kekuatan Manusia Lewat Teknologi

Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,Teuku Riefky Harsyasecara tegas mengatakan, bahwa pertumbuhan teknologi kian berkembang dan menjadi sektor utama
Jumat, 19 Jun 2026 19:48 WIB

Parah. BPS Singkirkan Petugas Sensus Penyandang Disabilitas

Koalisi Disabilitas Surabaya wadul ke DPRD kota Surabaya, terkait adanya anggota yang diberhentikan dari tim sensus penduduk Badan Pusat Statistik.