JATIMKINI.COM, Aneh. Pekerjaan rutin yang terus menjadi masalah. Setiap tahun, dunia pendidikan di Indonesia menjalani siklus yang nyaris bisa ditebak, penerimaan murid baru, pembagian seragam, penyesuaian kurikulum dan pembenahan infrastruktur.
Karena bersifat berulang dan telah seharusnya diprediksi jauh-jauh hari, semua proses ini dapat dirancang dengan matang agar berjalan lancar. Namun kenyataannya, seperti yang terjadi di Jombang tahun 2025, masalah klasik kembali muncul. Seragam sekolah molor, distribusi tak merata, ongkos penjahit bermasalah, bahkan kuota siswa masih kosong.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Jombang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menegaskan bahwa program tahunan ini masih menyisakan persoalan teknis yang seharusnya bisa dihindari. Keterlambatan seragam misalnya, menurut Ketua Komisi D Agung Natsir, sangat memengaruhi kesiapan siswa di hari pertama masuk sekolah. Ia menegaskan bahwa Dinas harus sudah memiliki data lengkap sejak awal tahun untuk menjamin kelancaran distribusi.
”Ini bukan urusan jahit-menjahit semata, ini soal hak dasar siswa untuk belajar dengan nyaman dan percaya diri sejak hari pertama,” ujar Agung.
Dinas P&K Jombang menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan sudah sesuai prosedur. Bahkan mereka melibatkan 213 penjahit lokal dan mengalihkan sistem dari pembagian kain seragam menjadi seragam jadi. Namun para penjahit justru mengeluh.
Dalam sistem e-katalog, ongkos jahit memang tertulis Rp 100 ribu (SD) dan Rp 112 ribu (SMP) tetapi di lapangan, mereka hanya menerima Rp 85 ribu dan Rp 90 ribu. Setelah dipotong pajak, biaya atribut, hingga jasa pengukuran, sisa keuntungannya sangat tipis.
”Yang jelas nanti awal pengukuran itu tanggal 14 Juli, pengerjaan diberi waktu dua bulan. Kalau sampai akhir September belum selesai, ya akan didenda,” ujar Rhendra Kusuma, pejabat PPK Disdikbud.
Apakah benar keterlambatan ini sepenuhnya tanggung jawab para penjahit?
Masalah lain yang disorot adalah masih adanya kuota siswa yang belum terpenuhi, khususnya di wilayah seperti Plandaan, Kabuh, dan Wonosalam. Padahal sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) sudah didesain berbasis zonasi dan afirmasi. Di balik itu, muncul catatan: banyak orang tua yang belum memahami sistem ini. Sosialisasi yang kurang masif menjadi sumber masalah baru.
Kepala Dinas Wor Windari menyatakan bahwa sistem SPMB 2025 sudah mengikuti regulasi nasional, tetapi diakui, pemahaman masyarakat terhadap jalur zonasi, afirmasi, dan pindah tugas belum maksimal.
Bukan Cuma di Jombang
Masalah serupa tak hanya terjadi di Jombang. Di berbagai daerah lain, pola serupa juga muncul. Sepeeti di Tuban, Jawa Timur (2023), seragam gratis molor distribusinya hingga pertengahan semester karena peralihan sistem tender ke e-katalog. Para orang tua terpaksa membeli seragam dari luar agar anaknya bisa bersekolah tanpa canggung.
Garut, Jawa Barat (2022). Program seragam gratis dihentikan karena kisruh pengadaan dan penolakan penjahit lokal yang merasa diberi beban kerja besar dengan ongkos yang kecil.
Makassar, Sulawesi Selatan (2024). Kasus seragam tidak sesuai ukuran massal membuat banyak siswa tidak bisa langsung mengenakan di awal sekolah. Akibatnya, sekolah memaklumi siswa memakai pakaian bebas.
Jika masalah ini terjadi hampir setiap tahun, dan bukan hanya di satu daerah, maka yang salah bukan waktu tapi sistem dan manajemen pelaksanaannya.
Program bantuan seragam dan pengelolaan Penerimaan Murid Baru adalah bagian dari layanan publik dasar. Ketika pelaksanaannya kacau, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan ikut terkikis.
Pemerintah daerah seharusnya menjadikan proses tahunan ini sebagai proyek strategis yang punya alur kerja jelas, tenggat waktu pasti dan sistem evaluasi yang tegas. Pelibatan penjahit lokal adalah kebijakan baik dari sisi pemerataan ekonomi tapi harus diimbangi dengan sistem pembayaran yang adil dan tidak membebani secara sepihak.
Masyarakat juga perlu lebih proaktif dalam memahami sistem pendidikan. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak akan efektif bila tidak didukung oleh partisipasi aktif dari orang tua, guru maupun lingkungan sekolah.
Kita semua tau, seragam bukan sekadar pakaian. Seragam lebih dari sekadar selembar kain yang dijahit menjadi seragam, program ini adalah simbol kehadiran negara dalam mendampingi generasi muda menuju masa depan.
Ketika seragam itu molor, artinya negara datang terlambat. Ketika ongkos jahit tak manusiawi, artinya keadilan masih tertinggal. Dan ketika kuota siswa kosong karena sistem yang tidak dipahami, artinya ada kesenjangan informasi yang harus segera dijembatani.
Jika persoalan yang sama terus berulang bukankah itu pertanda bahwa yang perlu dijahit bukan hanya kain seragam,
tapi juga pola pikir dan sistem kerja seluruh ekosistem pendidikan?
Editor : Ali Topan
