Pemerintah saat ini berencana melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
Revisi tersebut dinilai sebagai gerakan anti tembakau yang merupakan bagian dari pengaruh intervensi global untuk menggangu kedaulatan Tembakau Nusantara.
Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Hananto Wibisono mengatakan bahwa Indonesiaa saat ini merupakan negara ketiga yang ditargetkan pelarangan tembakau.
Lawan kita itu nggak sembarangan, karena ada intervensi global yang luar biasa untuk mematikan kelangsungan ekosistem tembakau. Setiap tahun itu ada lembaga donor dari luar untuk kampanye anti tembakau sangat besar, katanya, Rabu (8/3/2023).
Menurutnya, PP 109/2012 yang ada saat ini masih bisa dimaksimalkan. Sedangkan Kemenko PMK dan Kemenkes tidak memberikan narasi utuh mengapa perlu mendorong revisi PP tersebut.
PP yang ada saat ini sebetulnya tinggal sekarang bagaimana mengimplementasi yang baik, karena kita itu sudah punya instrumen hukum dan padat regulasi sekitar 300-an peraturan. Jadi kurang apa lagi, imbuhnya.
Dia menambahkan, untuk itu AMTI menolak adanya revisi PP 109 Tahun 2012 tersebut, apalagi basis data yang digunakan sudah tidak relevan lagi. Dalam revisi itu pemerintah menggunakan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 5 tahunan.
Sedangkandata Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, angka prevalensi perokok anak sudah turun 3,4 persen. Jadi menggunakan alasan prevalensi perokok untuk mendorong revisi PP itu sudah tidak relevan, ujarnya
Selain itu, dalam revisi tersebut pemerintah juga mendorong adanya porsi gambar penyakit pada bungkus rokok sebesar 90 persen dan bolak balik. Menurutnya, tidak ada studi juga mengapa prosi gambar tersebut harus 90 persen.
Editor : Redaksi
