Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meyakini dan optimis bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Timur nanti akan berlangsung dengan tertib, jujur, adil, aman dan lancar.
Menurut perempuan nomer satu di Jawa Timur ini, pelaksanaan pemilu 2024 di Jawa Timur dikarenakan dukungan dengan kondusifitas yang terbangun dari seluruh entitas di Jawa Timur, termasuk di dalamnya seluruh lintas elemen yang saat ini telah terbangun dengan harmoni.
Di Jatim, kearifan lokal terbangun dengan sangat baik karena masing-masing entitas punya soliditas untuk menjaga harmoni, tegas Khofifah di Surabaya, Selasa (28/2/2023)
Pendekatan kultural, kata Khofifah, perlu dibangun dengan menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat serta budayawan yang menjadi simpul-simpul di masyarakat.
Sedangkan untuk pendekatakan dan penguatan spiritual saya rasa sudah ada dari sila ke satu Pancasila. Misalnya setiap Jumat, khotib dipesankan ikut berdoa untuk ketertiban, keamanan serta kedamaian bangsa dan agar masyarakat Indonesia tetap guyub rukun dan NKRI kokoh. Begitu juga di gereja-gereja, vihara, dan seterusnya ada doa untuk kedamaian bersama, kata Khofifah.
Adapun, beberapa upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim untuk mewujudkan Pemilu yang tertib Khofifah mengatakan, pihaknya melakukan penyiapan penganggaran untuk pelaksanaan serta untuk pengamanan Pilkada 2024.
Dalam keputusan gubernur pada tanggal 2 Februari 2023, ada dukungan pendanaan pilkada serentak yang sudah selesai. Provinsi Jatim menjadi referensi penyiapan anggaran 2024 karena sudah selesai pertama kali," bebernya.
Sementara itu, Menkopolhukam RI Mahfud MD mengatakan secara umum kegiatan cangkrukan diadakan pertama kali secara nasional di Jatim dalam rangka menunjukkan usaha-usaha yang lebih nyata yang dipelopori oleh kantor-kantor pemerintah untuk membangun atau melaksanakan program revolusi mental yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Kemudian secara khusus kegiatan ini diadakan dalam rangka menyongsong Pemilu yang umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Semua itu kata Mahfud, tidak dapat dilakukan pemerintah dan aparat serta lembaga saja, akan tetapi seluruh masyarakat terutama media harus terlibat.
Media saat ini, lanjut Mahfud, diminta memblokir berita-berita hoax. Termasuk jangan membiasakan membuat berita yang click bite yang mana berita dipotong padahal terdapat pesan atau penjelasan yang lebih penting.
"Kadang kala berita dipelintir nah itu berbahaya kalau untuk pemilu yang akan datang tidak bagus bagi hasil pemilu kalau didahului dengan hoax," ucap Mahfud
Editor : Redaksi
