Reporter : Achmad Arif
JATIMKINI.COM, Jelang perhelatan pesta demokrasi ( Pemilu ) yakni, sebuah hajatan besar dilakukan lima tahun sekali guna memilih kepala negara ( Presiden ) dan wakil rakyat serentak akan dilakukan pada 14 Februari 2024 nanti. Adanya pesta demokrasi ini mulai banyak dimanfatkan oleh beberapa oknum-oknum tertentu membuat sebuah informasi palsu alias hoax yang selalu dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi ini. Tujuannya, untuk menggiring masyarakat luas bisa percaya dengan adanya penyebaran informasi yang dibuat seolah-olah ada
Guna mengantisipasi maraknya informasi hoax yang selalu disiarkan lewat media berbasis digital (Online ) jelang pasta demokrasi dimulai tahun ini. Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo ) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menggunakan program Klinik Hoax untuk berperang melawan informasi bohong. Dalam hal ini, Diskominfo Jawa Timur langsung melakukan kolaborasi dengan sebuah organisasi perusahaan media berbasis digital yakni, Media Siber Indonesia (JMSI) wilayah Jawa Timur
Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur , Sherlita Ratna Dewi Agustin menjelaskan, program klinik hoax pihaknya sudah menggandeng JMSI wilayah Jawa Timur bersama-sama memerangi informasi hoaks jelang pesta demokrasi dimulai tahun ini.
Disisi lain kata wanita ini, program klinik hoax juga memiliki tujuan untuk penguatan media syber dengan meningkatkan standarisasi cyber security khususnya di wilayah Jawa Timur.
"Silahkan jika JMSI memanfaatkan program klinik hoax milik Kominfo Jatim untuk digunakan. Program ini sudah banyak digunakan berbagai provensi lainnya untuk memerangi informasi hoax cukup banyak tahun ini,” tegas Sherlita usai melakukan audiensi dengan Pengurus Daerah (PD) JMSI Provinsi Jawa Timur di Kantor Diskominfo Jatim, Surabaya kemarin.
Menanggapi hal itu Ketua JMSI Jawa Timur, Syaiful Anam menyatakan, tahun 2024 ini merupakan tahun politik dan menyambut kepemimpinan baru nasional maupun di Jawa Timur.
“Karena itu sinergi dengan pemangku kebijakan pemerintah dibidang komunikasi dan informasi yaitu Dinas Kominfo perlu dilakukan untuk pencerahan bagi masyarakat,” kata Syaiful Anam
Syaiful Anam menjelaskan, maksud sinergi dengan pemangku pemerintah khususnya komunikasi dan informasi, sesuai fungsi pers memberikan penguatan informasi, edukasi dan kontrol sosial.
Dengann begitu, lanjut Syaiful Anam, kepercayaan kepada pers dan pemerintah akan semakin membaik. Pria ini juga mengakui, bahwa saat ini terus bermunculan berita hoax dan tumbuhnya media siber tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perusahaan dan etika jurnalistik.
“Hoax selalu muncul karena dari naluri sifat berbohong manusia yang dituangkan dalam media. Itu harus terus dicegah, diperangi karena sangat merugikan masyarakat,” tegas Syaiful Anam
Editor : Ali Topan