JATIMKINI.COM, DPRD Kota Malang, Jawa Timur, memprioritaskan percepatan penanganan stunting dengan memberikan dukungan anggaran di tahun 2024. Pasalnya, balita berisiko stunting di Kota Malang masih mencapai 8,9% atau 34.382 anak.
“Anggaran tahun depan meningkat dari tahun ini kalau tidak salah sekitar Rp80 miliar sampai Rp90 miliar. Proyeksi nantinya dinaikkan,” tegas Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Rabu (29/11).
Ia menjelaskan penanganan mewujudkan Kota Malang zero stunting melalui kerja bersama melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Proses perencanaan sampai pelaksanaan program pun dilakukan secara terintegrasi.
“Dinas kesehatan sebagai kuratifnya, Dinas Sosial itu preventif, melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Juga Dinas Pendidikan, Dispangtan dan Diskominfo,” katanya.
Jadi, penanganan tidak dibebankan kepada Dinas Kesehatan saja, melainkan harus dikerjakan secara bersama-sama. Lintas koordinasi menjadi yang utama untuk menuntaskan persoalan stunting. Selanjutnya, bila masih ada yang belum optimal, maka dewan menjadikan hal itu sebagai perhatian utama.
“Kelurahan yang masih merah dalam penanganan stunting pastinya jadi konsen kita, tentu itu prioritas agar tidak menjadi merah lagi. Yang sudah tuntas terus dipantau, jangan sampai menjadi bibit sehingga muncul problem baru,” tuturnya.
Sejauh ini, dewan memantau program penanganan sampai Desember 2023 karena programnya masih berlangsung. Dukungan dewan juga diwujudkan melalui pemberian tambahan insentif bagi kader posyandu. Semula mendapatkan Rp110.00 per kader menjadi Rp200.000 per kader.
“Ada kenaikan insentif. Perlu sosialisasi, sebab kader ada yang belum mengetahui apa yang kita perjuangkan pada perubahan anggaran keuangan. Pembayaran insentif pada akhir tahun, diterimakan tiga bulan,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ia menekankan pentingnya validasi data. Dalam hal ini, Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan sudah berkolaborasi dalam penyusunan satu data stunting berbasis by name, by address and by need.
Prosesnya melibatkan perangkat daerah terkait, puskesmas, kader posyandu dan RSIA. Termasuk edukasi secara masif tentang upaya percepatan penurunan stunting melibatkan masyarakat dan pihak swasta.
Editor : Redaksi
