Sebuah refleksi atas obrolan Hersubeno-Rocky, logika ekonomi-politik, dan jeritan data
Di sebuah ruang virtual yang menghubungkan Jakarta dengan West Virginia, dua pemikir Hersubeno Arief dan Rocky Gerung duduk bersandar pada kursi masing-masing. Mereka tidak sedang berbicara tentang gosip kabinet yang basi. Mereka membedah satu hal yang lebih mendasar: mengapa angka-angka ekonomi kerap kali tak berteriak, tapi diam-diam membunuh harapan.
Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 : Memotret Realitas Ekonomi Secara Utuh
Topiknya sederhana: pencopotan Menteri Keuangan Purbaya, isu masuknya Chatib Basri. Namun di balik itu, tersembunyi drama epistemologis tentang dua cara memandang dunia apakah ekonomi sekedar hitung-hitungan moneter ala Chicago School, ataukah ia tentang daging dan darah, tentang warung di pinggir jalan yang gulung tikar karena rupiah dikorbankan untuk spekulan?
Koboi Monetaris dan Jangkar yang Hilang.
Bayangkan seorang kapten kapal yang hanya tahu membaca kompas, tapi tak pernah menoleh ke arah badai yang merobek layar. Itulah gambaran menteri keuangan yang hanya mengandalkan pendekatan moneter murni.
Di atas kertas, rumus-rumusnya indah: kurangi jumlah uang beredar, naikkan suku bunga, maka rupiah akan perkasa. Namun seperti yang diingatkan Keynes hampir seabad lalu, dalam ketidakpastian yang parah, mekanisme harga uang kehilangan dayanya. Yang terjadi justru liquidity trap—uang mengendap di bank, takut melangkah ke sektor riil.
Rocky Gerung dengan lugas menyebutnya: Purbaya mungkin pintar, tapi ia "disiksa oleh keadaan". Dukungan politiknya minim, sehingga kebijakan fiskalnya mudah diintervensi. Ia seperti seorang ahli bedah yang tangannya diikat oleh para perawat yang lebih sibuk bertengkar siapa yang harus memegang pisau bedah. Akibatnya? APBN berdarah-darah, defisit melebar hingga nyaris 3 persen, sementara kelas menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi justru ambruk jumlahnya.
Kelas Menengah Bawah: Bisik-bisik dari Pinggiran yang Jadi Pusat Data Badan Pusat Statistik tidak berbohong. Antara 2019 dan 2025, sekitar 10,6 juta orang dari kelas menengah turun kasta. Bukan karena mereka malas.
Bukan karena mereka tak punya mimpi. Tetapi karena kebijakan yang terlalu sibuk menjaga inflasi dan nilai tukar, lupa bahwa perut yang lapar tak bisa menunggu hingga suku bunga turun.
Kelas menengah bawah, dalam kerangka pikir Amartya Sen dan John Rawls yang disebut Rocky, adalah capability—bukan sekedar angka statistik. Mereka adalah ibu-ibu yang memutar otak agar uang belanja cukup untuk seminggu. Mereka adalah buruh pabrik yang gigih meski upah riil tergerus. Ketika mereka jatuh miskin, bukan hanya konsumsi yang turun, tetapi seluruh ekosistem harapan ikut runtuh. Inilah yang disebut 'poverty of aspiration' sebuah kondisi di orang kehilangan keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik.
Dan di situlah fiskal harus menunjukkan determinasinya. Bukan determinasi untuk menekan defisit mati-matian, tapi determinasi untuk membelanjakan uang negara secara produktif dan tepat sasaran. Subsidi yang bocor harus ditambal. Insentif untuk usaha mikro harus sampai, bukan menguap di jalan. Dalam bahasa ekonom politik, ini disebut fiscal space for the real sector.
Tax Ratio yang Merintih
Satu indikator yang membuat siapa pun bergidik: rasio pajak Indonesia hanya sekitar 9,3 persen pada 2025, turun dari tahun sebelumnya dan jauh di bawah rata-rata negara tetangga. Angka ini adalah cermin dari dua kelemahan struktural.
Pertama, ekonomi informal dan bayangan (shadow economy) terlalu besar. Banyak kegiatan ekonomi yang tidak tersentuh pajak, karena sistem perpajakan yang rumit, karena ketiadaan insentif formalisasi, dan karena kepercayaan yang rendah terhadap penggunaan uang pajak.
Kedua, kelas menengah yang melemah juga berarti basis pajak yang tergerus. Mereka yang tadinya membayar PPN dan PPh, sekarang sudah tidak lagi masuk hitungan.
Baca juga: Berhala Ekonomi Makro dan Paradigma 'Otomatis' Bagi Sektor Riil
Dalam diskusi Hersubeno-Rocky, disebutkan bahwa Chatib Basri dipilih bukan hanya karena kapasitas teknokratis, tetapi karena ia memiliki "nasab intelektual" dari Sumitro Djojohadikusumo dan Sjahrir. Garis keturunan pemikiran itu mengajarkan satu hal: pembangunan ekonomi harus berakar pada struktur riil, bukan sekedar permainan moneter. Sumitro adalah arsitek industrialisasi yang pragmatis, yang mengerti kapan negara harus turun tangan dan kapan pasar diberi ruang.
Radical Break: Saatnya Politik Tidak Lagi Menyandera Kebijakan
Ada satu adegan menarik di akhir diskusi: Rocky Gerung menyebut perlunya radical break patahan radikal. Maksudnya bukan revolusi dalam arti kudeta, tetapi revolusi dalam cara berpikir: bahwa pos-pos strategis seperti Kementerian Keuangan tidak boleh lagi menjadi ban serep kompromi politik. Mereka harus diisi oleh figur yang bersih secara pemikiran, namun didukung penuh oleh koalisi partai yang waras.
Ini adalah titik temu antara political economy dan public choice. Selama menteri keuangan tidak memiliki backing politik yang solid, setiap kebijakannya akan mudah digoyang. Namun selama menteri keuangan juga tidak paham bahwa ekonomi adalah soal keadilan, maka angka-angka makro yang indah sekalipun akan terasa hampa.
Chatib Basri, dalam logika ini, adalah figur penyeimbang. Ia teknokrat yang diakui pasar global, tetapi juga pernah berguru pada Sjahrir yang nasionalis. Ia tidak punya partai, tapi memiliki reputasi lintas faksi. Ia bisa menjadi jangkar kepastian, dengan syarat: presiden memberinya ruang gerak, dan DPR tidak main mata.
Penutup: Antara Rupiah dan Rasa
Pada akhirnya, obrolan di ruang virtual itu menyadarkan kita satu hal: ekonomi bukanlah sekedar soal rupiah yang stabil, atau inflasi yang rendah. Ekonomi adalah soal rasa—rasa aman bagi ibu yang berbelanja ke pasar, rasa percaya diri bagi pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya, rasa bahwa negara tidak hanya hadir saat ada bencana, tetapi juga saat ada peluang.
Data defisit, rasio pajak, dan daya beli kelas menengah adalah potret buram dari sebuah sistem yang masih berjuang melepaskan diri dari belenggu paradigma lama. Moneter perlu, iya. Stabilitas penting, iya. Tapi tanpa determinasi fiskal yang memihak sektor riil, tanpa perlindungan bagi kelas menengah bawah, maka optimisme akan tetap menjadi komoditas langka di negeri yang kaya sumber daya ini.
Baca juga: Dasar Hukum Yang Dilanggar : Kontradiksi Yuridis Dalam Raperda
Maka, ketika kita mendengar nama-nama berganti di kabinet, jangan hanya bertanya "siapa yang masuk dan keluar". Bertanyalah yang lebih dalam: akankah kebijakan fiskal kini berbicara dalam bahasa yang didengar oleh warung di pinggir kali? Ataukah ia akan terus menjadi monolog di ruang ber-AC, sementara hujan rupiah tak kunjung turun ke bumi?
Itulah pertanyaan yang tak terjawab oleh sekedar resuffle. Dan jawabannya, seperti biasa, hanya akan terlihat dari jalan-jalan yang tak pernah masuk dalam pemberitaan.
Penulis : Hadi Prastyo ( Pengamat Ekonomi )
Kanal Kolom adalah halaman khusus layanan bagi masyarakat umum, politikus, pengamat, mahasiswa, pengusaha, organisasi serta lainnya untuk menulis berita lepas.
Redaksi Jatimkini.com tidak bertanggungjawab atas tulisan dan foto
Editor : Redaksi