Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, menyongsong tantangan mewujudkan birokrasi berkelas dunia sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Pemerintah pusat melalui Menpan RB terus berupaya mendorong terciptanya birokrasi kelas dunia. Kemenpan RB menuangkannya dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 yang di dalamnya terdapat roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024," tegas Penjabat Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM saat penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur di Pemerintah Kota Malang, Jumat (29/9).
Wahyu menjelaskan aparatur sipil negara mengemban tugas berat di tengah dinamika tantangan birokrasi berkelas dunia. Guna mewujudkan hal itu, setidaknya ada tiga poin penting, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI).
"Tentu ini bentuk dinamisasi birokrasi yang sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat," katanya.
Adapun tujuan besarnya tidak lagi berorientasi pada output, melainkan outcome sehingga kualitas menjadi tolok ukur dalam suatu hasil pekerjaan.
"Inilah tantangan yang perlu kita hadapi sekarang. Kesemuanya ini adalah upaya kita bersama untuk menjawab ekspektasi semua pihak kepada kita sebagai penyelenggara birokrasi," ucapnya.
Wahyu menekankan peserta Diklat PKA dapat menjadi pemimpin perubahan. Harapannya siap menjawab segala tantangan yang menjadi dinamika birokrasi di era sekarang.
"Dari tantangan inilah yang sekaligus menjawab dinamika birokrasi yang ada sekarang. Saya berharap saudara-saudara dapat memaknai PKA ini dengan sebaik-baiknya dan kembali ke perangkat daerah masing-masing menjadi seorang pemimpin perubahan," imbuhnya.
Wahyu menegaskan esensi pemimpin perubahan dalam penyelenggaraan birokrasi tentu berorientasi outcome. Dalam konteks ini, kualitas kinerja sebagai indikator penting yang nantinya menciptakan pelayanan publik yang prima.
Editor : Bagus Suryo
