JATIMKINI.COM, Upaya menekan biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Perak segera diimplementasikan. Setidaknya jajaran direksi PT Terminal Teluk Lamong bersama Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak melakukan pembahasan Standard Operating Procedure (SOP).
Dalam pertemuan itu dibahas penyediaan tempat pemeriksaan karantina (TPK) di dalam area terminal (Lini 1) Pelabuhan Tanjung Perak. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut upaya peningkatan layanan dan tata kelola operasi.
Menurut kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Muh. Anto Julianto, SOP ini akan segera difinalisasi untuk dilanjutkan dengan proses uji coba.
“SOP ini segera disosialisasi kepada pengguna jasa. Saat ini masih proses dan segera difinalisasi,” ujarnya, sebagaimana keterangan resmi yang diterima redaksi, Jumat (25/8/2023).
Penyediaan tempat pemeriksaan karantina di dalam area terminal bisa memangkas waktu dan biaya pemeriksaan. Sebab, pengguna jasa tidak perlu memindahkan peti kemas keluar terminal untuk pemeriksaan karantina.
Dengan demikian, pengguna jasa bisa menekan waktu dan biaya. Sebab sebelumnya, pemeriksaan dilakukan di luar terminal atau Lini 2.
Direktur Operasi dan Teknik PT Terminal Teluk Lamong, Kalbar Yanto, menjelaskan bahwa tim teknis yang telah dibentuk akan mendukung penuh upaya percepatan finalisasi SOP ini.
“Adanya SOP ini, layanan pemeriksaan karantina memiliki standar yang sama di semua terminal sehingga pengguna jasa bisa lebih mudah dan puas,” jelasnya.
Selain dihadiri Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, hadir pula perwakilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tanjung Perak, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, jajaran Direksi PT Terminal Teluk Lamong dan Direksi PT Terminal Petikemas Surabaya.
Diharapkan dengan SOP ini, pengguna jasa tidak lagi membandingkan tingkat kepuasan atas layanan pemeriksaan antar terminal. Selain itu, adanya tempat pemeriksaan karantina di area terminal bisa mendukung komitmen PT Pelabuhan Indonesia bersama stakeholder untuk menurunkan biaya logistik nasional.
Editor : Redaksi
