Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden RI terkait percepatan penyerapan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui sistem e-purchasing pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintahan.
Gubernur Khofifah menyebut, total nilai transaksi pada katalog elektronik hingga 31 Maret 2023 di Jatim telah mencapai Rp1,12 triliun. Rinciannya, jumlah produk tayang sebanyak 62.682 dan produk lokal yang telah bersertifikat TKDN sebanyak 6.719.
"Dengan demikian, Pemprov Jatim telah menjadi pengelola katalog dengan etalase terbanyak secara nasional dan mendapatkan penghargaan dari LKPP-RI," ujarnya, Selasa (30/5/2023).
Untuk mendongkrak transaksi melalui e-purchasing tersebut, Gubernur Khofifah mengungkapkan Pemprov Jatim telah merumuskan beberapa kebijakan. Di antaranya memperbesar batasan transaksi dari Rp50 juta menjadi Rp200 juta, batasan metode pembayaran untuk transaksi Ganti Uang (GU) sampai Rp200 juta, menambah jumlah produk hingga 14 komoditas, dan meringkas surat pertangungjawaban pengadaan melalui toko daring dengan mendownload dokumen-dokumen pengadaan.
Kemudahan lainnya, lanjut Gubernur Khofifah, sistem pembayaran e-purchasing kini telah memanfaatkan Virtual Account dan Id Billing Bank Jatim sehingga selaras dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 58 Tahun 2022 yang. Dengan demikian, para pelaku UKM semakin mudah dan cepat dalam menerima pembayaran. Selain itu, keabsahan transaksi sudah dibubuhkan tanda tangan elektronik (TTE) dan e-materai serta adanya fitur besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bobot masa perusahaan (BMP).
"Dengan kemudahan-kemudahan ini harapannya akan ada peningkatan serapan dari produk-produk UMKM serta tetap menjaga kualitas dan kontinuitas dari seluruh produk yang memungkinkan bisa diperluas marketnya," kata Gubernur Khofifah.
Dia berharap ketika sektor UMKM semakin banyak terserap pada pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur, maka setiap pertumbuhan di Jawa Timur akan memberikan ruang bagi penurunan tingkat pengangguran terbuka.
"Semakin tumbuh semakin inklusif, semakin tumbuh semakin berkurang kemiskinan, semakin tumbuh semakin berkurang pengangguran dan semakin tumbuh makin meningkat kesejahteraan," serunya.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan saat ini juga telah hadir sistem katalog elektronik lokal. Untuk mendukung hal itu, Pemprov Jatim telah mengeluarkan 6 kebijakan terkait Katalog Elektronik Lokal. Diantaranya, menyederhanakan proses dan koordinasi antar perangkat daerah, sosialisasi secara masif kepada pengguna dan penyedia jasa, berkolaborasi dengan stakeholder terkait pemanfaatan katalog lokal. Selain itu, meningkatkan kinerja pengelola katalog elektronik lokal, pendampingan pemanfaatan katalog lokal secara daring dan tatap muka kepada perangkat daerah dan penyedia serta percepatan penyusunan telaah etalase produk.
"Hasilnya untuk katalog elektronik lokal sampai dengan saat ini sudah tayang pada sistem katalog sebanyak 93 etalase," ujarnya.
Ke depan, Pemprov Jatim akan membuat sistem katalog pekerjaan konstruksi sebanyak 16 etalase. Di antaranya ialah pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pekerjaan konstruksi bangunan gedung negara, pekerjaan konstruksi bangunan pendidikan, pekerjaan konstruksi pemeliharaan bangunan gedung.
Gubernur Khofifah berharap penyediaan infrastruktur untuk pemerintah dan masyarakat disediakan dengan lebih cepat dengan tetap berpedoman pada prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Hal ini dilakukan karena selama ini pengadaan konstruksi biasanya sangat lama karena melalui tender. Melalui e-purchasing diharapkan bisa menjadi lebih cepat," pungkasnya.(R1)
Editor : Redaksi
