JATIMKINI.COM, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 tumbuh positif 5,61%. Piilar utamanya disokong oleh jutaan UMKM atau setara 60ngan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional.
Dengan masifnya angka tersebut, pemerintah perlu fokus menyasar seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Sebab di era digital saat ini, lanskap bisnis berubah total. Jutaan transaksi kini bergeser ke platform digital dan melahirkan ribuan usaha informal baru dari ruang tamu rumah.
Dari kondisi tersebut, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menemukan urgensinya untuk dilakukan. Tanpa sensus menyeluruh dalam 10 tahun ini, kompas kebijakan ekonomi berisiko kehilangan arah dalam menavigasi potensi riil miliaran rupiah yang bergerak di bawah radar data konvensional.
Berkaca dari data SE2016 nasional, tercatat ada sekitar 26,7 juta usaha/perusahaan. Jumlah ini naik drastis dari 2006 yang hanya sekitar 22,7 juta usaha. Angka ini pun memprediksi ledakan jumlah usaha baru di 2026 akibat menjamurnya startup dan UMKM digital.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri juga tengah mempercepat digitalisasi sektor industri dan UMKM kreatif untuk mendorong kontribusi ekonomi digital hingga mencapai 13ri PDB nasional pada 2029.
Proyeksi Nilai Pasar (GMV) yakni Nilai ekonomi digital (Gross Merchandise Value) Indonesia tercatat menyentuh US$99 miliar pada 2025. Angka ini diproyeksikan melonjak tajam hingga US$340 miliar pada 2030.
Pertumbuhan ini dipastikan terus konsisten di angka dua digit (double-digit), dengan sektor pendorong utama berupa e-commerce serta media daring (termasuk platform konten video, musik, dan gim).
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan, sensus ekonomi sangat penting dilakukan untuk melihat potensi ekonomi yang tidak terlihat di masa kini dan masa mendatang. Sekaligus menjadi modal penting bagi dunia usaha untuk membaca peluang pasar dan melakukan ekspansi bisnis.
Menurutnya, banyak potensi industri informal yang masih belum terdata dengan baik, termasuk industri berbasis digital, misalnya konten kreator, ojek online, gim atau toko digital.
“BPS perlu mensurvei industri-industri informal karena di sana sebetulnya banyak pergerakan ekonomi, sejalan dengan era digital seperti sekarang. Jadi tidak melulu data inflasi dan petumbuhan ekonomi saja, tetapi bisa lebih luas lagi supaya semua potensi ekonomi terpotret dengan baik,” katanya kepada Jatimkini, Kamis (4/6/2026).
Selain itu, lanjutnya, BPS juga perlu melakukan survei secara detail di setiap sektor industri termasuk potensi tenaga kerjanya. Selama ini, kata Adik, pelaku industri kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri itu sendiri.
“Selama ini problem yang dialami pengusaha adalah soal produktivitas tenaga kerja. Nah dengan Sensus Ekonomi 2026 ini, BPS diharapkan bisa menyiapkan data-data tenaga kerja tersebut, dan harapannya Dinas Tenaga Kerja juga bisa menyiapkan tenaga kerja ini yang sesuai kebutuhan industri, termasuk bagi pemerintah dapat melahirkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Adik.
Pernyataan tersebut senada dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya. Bahwa SE2026 merupakan tonggak sejarah baru dalam memperbarui basis data ekonomi nasional. Agenda besar ini bertujuan untuk memotret secara utuh struktur, karakteristik, dan peta potensi usaha di Indonesia, termasuk tren ekonomi digital dan ekonomi hijau yang berkembang pesat.
“Data yang dikumpulkan menjadi instrumen super lengkap yang akan digunakan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Amalia pun memastikan bahwa dalam proses survei akan menjaga kerahasiaan. Salah satu inovasi utama SE2026 yakni penggunaan teknologi digital dalam pengumpulan data.
Petugas sensus kini tidak lagi hanya membawa kuesioner kertas, tetapi juga menggunakan tablet yang terhubung langsung dengan sistem pusat yang dijaga keamanannya.
“Penerapan proses rekrutmen, pelatihan, hingga pengawasan bagi petugas pencacah dilakukan secara ketat dan berlapis demi menghadirkan data ekonomi yang berkualitas,” tambahnya.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala BPS Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan menjelaskan data yang dikumpulkan dalam sensus meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.
Namun demikian, seluruh data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.
"Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Jadi murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan untuk pajak," ujar Arrief.
Lebih luas lagi, SE2026 sangat perlu dilaksanakan di tengah situasi ekonomi saat ini. Di Jawa Timur saja mencatatkan inflasi Mei 2026 berada di angka 0,28% (bulanan), atau secara tahun kalender 1,43% (ytd), atau secara tahun ke tahun 3,49% (yoy). Data inflasi ini menunjukan daya beli masyarakat membutuhkan pemetaan ulang melalui sensus.
Plt Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati dalam paparan kinerja inflasi Jatim pada Selasa (2/6/2026) menjelaskan, pendorong inflasi Jatim pada Mei 2026 adalah dari kelompok makanan dan minuman, tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Pendorong inflasi Mei 2026 secara tahunan paling besar disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan yang mencapai 37,09%, lalu naikknya tarif angkutan udara 20,18%, cabai rawit 105,70%, beras 4,69%, daging ayam ras 12,13%, minyak goreng 11,75%, dan daging sapi 9,43%.
“Namun laju inflasi di Jatim masih ditahan oleh penurunan harga komoditas lainn seperti bawang putih yang mengalami deflasi -18%, kelapa -24,77n pisang -3,64%,” ungkapnya.
Editor : Peni Widarti
