JATIMKINI.COM, Agenda transparansi pasar modal Indonesia 2026 kian dipercepat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menuntaskan empat langkah strategis guna memperkuat keterbukaan informasi sekaligus likuiditas pasar.
Langkah ini merupakan bagian dari delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal, sekaligus upaya meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global dan penyedia indeks seperti MSCI.
Empat kebijakan utama tersebut mencakup pembukaan data kepemilikan saham di atas 1% kepada publik, peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, penguatan granularitas data investor oleh KSEI menjadi 39 klasifikasi, serta implementasi pengumuman saham dengan kepemilikan terkonsentrasi atau High Shareholding Concentration (HSC).
Melalui kebijakan ini, investor kini dapat mengakses informasi yang lebih rinci terkait struktur kepemilikan saham, mulai dari identitas pemegang saham, jumlah kepemilikan, hingga status sebagai pengendali atau afiliasi termasuk beneficial owner. Data tersebut dipublikasikan melalui kanal resmi BEI.
Tak hanya memperkuat transparansi, peningkatan batas minimum free float menjadi 15% juga diarahkan untuk memperdalam likuiditas pasar. Pejabat Sementara Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut kebijakan ini turut disertai penyesuaian definisi free float serta penguatan klasifikasi saham, termasuk dalam proses penawaran umum perdana (IPO).
“Masa transisi ditetapkan bagi perusahaan tercatat guna memitigasi potensi tekanan jangka pendek terhadap harga saham dan likuiditas pasar,” ujarnya.
Menurut Jeffrey, kebijakan tersebut tetap menjaga ambang batas kepemilikan sebesar 5% yang sejalan dengan standar global. Dengan demikian, peningkatan free float diharapkan dapat menambah pasokan saham di pasar sekaligus menarik minat investor baru.
Penguatan transparansi juga tercermin dari peningkatan klasifikasi investor oleh KSEI dari sebelumnya 9 kategori menjadi 39 kategori. Langkah ini memberikan gambaran lebih komprehensif terkait komposisi investor, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasional.
Selain itu, BEI mulai mengadopsi praktik terbaik global dengan mempublikasikan data saham yang terindikasi HSC. Model ini merujuk pada praktik yang diterapkan Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), yang selama ini menjadi rujukan dalam keterbukaan informasi pasar.
“Transparansi data kepemilikan saham di atas 1n pengungkapan HSC akan meningkatkan kualitas informasi pasar sekaligus membantu investor memahami struktur kepemilikan secara lebih komprehensif,” tambah Jeffrey.
Ke depan, BEI menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar melalui penguatan transparansi, likuiditas, dan penyempurnaan struktur pasar. Upaya ini juga diiringi peningkatan kapasitas tata kelola serta sosialisasi intensif kepada pelaku pasar.
Pengamat pasar modal Hans Kwee menilai langkah percepatan reformasi ini sebagai sinyal positif bagi investor. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan ekspektasi global, khususnya dalam meningkatkan standar transparansi pasar modal Indonesia.
“Ini sangat baik untuk meningkatkan integritas pasar modal kita. Pembukaan data kepemilikan saham dan penguatan data investor membuat pasar lebih transparan, sementara peningkatan free float akan berdampak pada likuiditas,” ujarnya.
Dengan kombinasi kebijakan yang menyasar transparansi dan kedalaman pasar, agenda transparansi pasar modal Indonesia 2026 diharapkan mampu memperkuat kepercayaan investor serta mendorong aliran dana yang lebih besar, baik dari domestik maupun global.
Editor : Rochman Arief
