JATIMKINI.COM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengakselerasi reformasi pasar modal Indonesia untuk memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing global. Langkah tersebut dilakukan bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sekaligus menindaklanjuti masukan dari MSCI Inc.
Komitmen itu disampaikan Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi. Menurutnya OJK telah menyiapkan paket reformasi yang komprehensif, berkelanjutan, dan terukur.
“Pendekatan reformasi ini tidak bersifat jangka pendek, tetapi menjadi agenda penguatan fondasi struktural pasar modal Indonesia agar lebih solid dan terpercaya. Harapannya agar pasar modal nasional semakin kredibel dan kompetitif,” ujar Hasan, dalam konferensi pers di Gedung BEI, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, reformasi pasar modal dijalankan melalui delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal. Di antaranya peningkatan transparansi kepemilikan saham, penyesuaian kebijakan free float, hingga penyediaan data investor yang lebih detail dan akurat.
Di tengah dinamika pasar saham global, OJK menilai fundamental pasar domestik masih terjaga. Pada pekan pertama Februari 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif dengan nilai transaksi harian yang tetap tinggi.
Di sisi lain, industri pengelolaan investasi juga mencatatkan kinerja positif dengan total aset kelolaan yang terus tumbuh.
OJK bersama BEI dan KSEI terus memantau perkembangan pasar dan mengimbau investor tetap rasional dalam mengambil keputusan investasi. Penguatan struktur pasar, menurut OJK, menjadi kunci menjaga stabilitas dan kepercayaan investor di tengah penyesuaian portofolio global.
Sebagai tindak lanjut pertemuan dengan MSCI pada 2 Februari lalu, OJK menyampaikan tiga usulan utama. Pertama, penambahan klasifikasi investor agar data kepemilikan saham lebih transparan. Kedua, perluasan pengungkapan pemegang saham di atas satu persen. Ketiga, peningkatan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen yang akan diterapkan secara bertahap.
Hasan menyebutkan, OJK, BEI, dan KSEI telah membentuk tim khusus untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut. KSEI juga mulai melakukan sosialisasi kepada anggota bursa dan bank kustodian guna mendukung penyediaan data investor yang lebih granular.
Direktur BEI Jeffrey Hendrik menegaskan dukungan penuh terhadap agenda reformasi pasar modal yang digulirkan Otoritas Jasa Keuangan. Menurutnya, penguatan regulasi dan infrastruktur perdagangan menjadi bagian penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan kepercayaan investor.
“Menindaklanjuti pengumuman MSCI atas hasil konsultasi atas free float assessment, kami telah mencermati masukan yang disampaikan dan mengambil langkah responsif serta terukur,” ujar Jeffrey.
Sementara itu, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat memastikan kesiapan sistem kustodian dan infrastruktur data untuk mendukung kebijakan baru, termasuk penguatan data kepemilikan saham dan klasifikasi investor institusi.
OJK menegaskan reformasi pasar modal akan terus dilanjutkan secara bertahap dan terukur. Sinergi antara regulator, pelaku pasar, dan infrastruktur pasar modal diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia di mata investor global serta mendorong pertumbuhan pasar keuangan yang berkelanjutan.
Editor : Rochman Arief
