Kinerja Moncer Terus Dipacu

Capaian progres pembangunan sepanjang 2022 di Kota Malang, Jawa Timur, terbilang moncer. Pertumbuhan ekonomi 6,32% menjadi yang tertinggi di Jatim dan nasional.

Kinerja mengesankan itu buah dari kolaborasi pemulihan ekonomi. Termasuk pembangunan Malang Creative Center (MCC) dan fasilitas berbagai program 17 subsektor ekonomi kreatif, penguatan peran UMKM, revitalisasi pasar rakyat, pengembangan destinasi pariwisata, serta penciptaan ekosistem usaha yang menarik investasi.

Demikian diungkapkan Wali Kota Malang Sutiaji saat rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota malang tahun anggaran 2022 pada 31 Maret 2023.

Sutiaji mengungkapkan kemajuan MCC mendapatkan respons positif secara nasional. Banyak orang yang kaget pada Kota Malang karena mampu menyatukan 17 subsektor ekraf.Hasilnya pun signifikan.

"Ekosistem terbangun dengan baik. Mereka bilang ini luar biasa Malang. Ini bukti nyata jadi ikon karena belum ada di daerah lain, tegas Sutiaji di MCC, Senin (3/4).

Nantinya, sebanyak 8 lantai di MCC akan dibagi setara untuk publik dan komersial. Sebanyak 50% ruangan untuk masyarakat dan pelayanan. Sisanya komersial. Hal itu guna mendongkrak kemajuan ekraf yang pertumbuhannya mencapai 6% lebih dalam setahun. Termasuk solusi mengatasi pengangguran terbuka.

Dalam konteks ini, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyatakan pembangunan sampai di sini sejak 109 tahun lalu memang patut disyukuri.

"Memang ada plus dan minus, tapi kekurangan tetap kita soroti. Hal kecil sering dilupakan, padahal itu kebutuhan primer Kota Malang," ucapnya.

Karena itu Made mengaku sering mengingatkan Sutiaji, bahwa kebutuhan primer warga Kota Malang itu pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Faktanya, jalan masih banyak yang berlubang. Drainase tersumbat pada gilirannya di mana-mana banjir. Akhirnya, publik menyorot berbagai persoalan tersebut.

"Itu sering terlupakan. Jika kebutuhan primer belum terpenuhi, maka jadi sorotan masyarakat, imbuhnya.

Guna mengatasi hal itu, dewan sudah menyampaikan pada Pemkot Malang agar segera melakukan upaya penanganan banjir dan perbaikan pelayanan publik.

"Kita hearing mengatasi permasalahan primer di Kota Malang, tandasnya.

Masterplan

Saat ini, dewan sudah menerima dokumen Penyusunan Masterplan Drainase Kota Malang. Sesuai dokumen itu, Kota Malang akan bebas banjir pada 2028. Adapun anggarannya butuh Rp1,8 triliun secara bertahap pada 2023-2028.

Di sisi lain, mengatasi banjir perlu ketegasan. Tantangannya, banyak bangunan tanpa izin menutup drainase. Karena itu diperlukan penertiban dan penegakan aturan.

Sedangkan anggaran penanganan banjir pada 2023 Rp50 miliar dari alokasi Rp515,588 miliar. Anggaran itu merosot lantaran molornya penyusunan masterplan drainase yang seharusnya kelar sebelum pembahasan APBD. Pada 2024, penanganan banjir dialokasikan Rp353,771 miliar, pada 2025 Rp657,986 miliar, pada 2026 Rp210,226 miliar, pada 2027 Rp122,430 miliar. (R2)

Editor : Redaksi