x
x

Gili Iyang Terkepung Tumpahan CPO, LaNyalla Desak Penetapan Status Darurat Ekologis

JATIMKINI.COM - Pulau Gili Iyang di Kabupaten Sumenep, yang tersohor sebagai pemilik kadar oksigen terbaik kedua di dunia, kini berada dalam bayang-bayang bencana lingkungan serius. Tumpahan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) akibat kandasnya tongkang milik PT Indo Ocean Marine sejak 22 Januari 2026, dilaporkan terus meluas dan mulai merusak ekosistem pesisir.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah segera mengambil langkah luar biasa. Ia menegaskan bahwa pencemaran ini bukan sekadar insiden kecelakaan laut biasa, melainkan ancaman terhadap aset ekologi internasional.

"Ini bukan persoalan sepele. Gili Iyang adalah aset ekologi langka. Jika tumpahan minyak yang menempel di mangrove dan terumbu karang tidak segera ditangani, produsen oksigen alami pulau ini bisa mati. Kita taruhan dengan reputasi Gili Iyang sebagai 'Pulau Oksigen'," ujar LaNyalla dalam keterangan resminya, Jumat (30/1/2026).

Dampak Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan laporan lapangan, dampak pencemaran mulai dirasakan langsung oleh warga, terutama di sekitar Desa Banraas. Ditemukan banyak biota laut seperti ikan kecil, kepiting, hingga kerang yang mati akibat kontaminasi lemak sawit tersebut.

Kondisi ini, menurut LaNyalla, menciptakan efek domino yang memukul ekonomi nelayan lokal sekaligus mengancam ketahanan pangan. Ia mengimbau warga untuk sementara waktu tidak mengonsumsi hasil laut yang ditemukan mati di wilayah terdampak guna menghindari risiko kesehatan.

Tanggung Jawab Mutlak Korporasi

Lebih lanjut, Senator asal Jawa Timur ini menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak pemilik kapal memikul tanggung jawab mutlak (strict liability).

"PT Indo Ocean Marine harus bertanggung jawab penuh. Tidak hanya mengevakuasi kapal, mereka wajib melakukan oil spill clean-up secara total dan membiayai pemulihan ekosistem yang rusak," tegas pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI tersebut.

Desak Sinergi Lintas Sektor

Di akhir pernyataannya, LaNyalla meminta adanya percepatan penanganan yang melibatkan sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hingga kementerian terkait di tingkat pusat. Ia berharap birokrasi tidak menghambat langkah penyelamatan lingkungan yang harus berkejaran dengan waktu.

Sebagai informasi, Pulau Gili Iyang merupakan objek wisata kesehatan unggulan di Indonesia. Riset Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mencatat kadar oksigen di pulau ini mencapai 20,9 persen, menjadikannya salah satu tempat dengan udara paling murni di dunia setelah Yordania.

Berita Terbaru
Kamis, 29 Jan 2026 19:06 WIB

Akselerasi Calon Petani & Lahan, SGN dan Ditrjenbun Gandeng Polda Jatim 

JATIMKINI.COM, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) bersama dengan Dirjenbun Kementerian Pertanian menggandeng Kepolisan Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dalam
Kamis, 29 Jan 2026 17:12 WIB

Bisnis Ritel Jelang Ramadan Menggeliat, Samudera Supermarket Tantang Pasar Surabaya

Samudra Supermarket terus memperluas ekspansinya di Surabaya seiring ketatnya bisnis ritel jelang Ramadan-Lebaran.
Kamis, 29 Jan 2026 16:29 WIB

Gelar Seminar Bisnis, AIDIA Creative Tekankan Diskusi yang Relevan & Fun

JATIMKINI.COM, PT AIDIA Kreasi Digital (AIDIA Creative) menggelar acara diskusi berkonsep modern business talk melalui #GetTheAIDIA yang dikemas lebih fun,
Kamis, 29 Jan 2026 11:25 WIB

BCA Gelar Expo di Ciputra World Surabaya, KPR Ditargetkan Tumbuh 5%

JATIMKINI.COM, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali akan menggelar pameran dengan tema BCA Expoversary 2026 di Ciputra World Surabaya pada 6-8 Februari 2026
Rabu, 28 Jan 2026 16:28 WIB

Kampung Edukasi Sampah Sidoarjo Jadi Rujukan Smart Environment Malaysia

Kampung Edukasi Sampah di Sidoarjo menarik perhatian MDTM Malaysia terkait penerapan smart environment dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Rabu, 28 Jan 2026 10:33 WIB

Kasus PMK Naik, DPRD Jatim Dorong Pengendalian Jangka Panjang

DPRD Jatim meminta kenaikan kasus PMK di awal 2026 ditangani serius dengan pengendalian jangka panjang serta penguatan layanan peternakan.