JATIMKINI.COM, DPRD Jatim menyoroti maraknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur awal Tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Peternakan Jawa Timur hinga 26 Januari 2026 jumlah sapi yang terjangkit PMK mencapai 839.
Padahal sehari sebelumnya, jumlah PMK baru mencapai 803 ekor. Dengan kata lain, dalam satu hari sudah ada tambahan 30 ekor sapi yang terjangkit penyakit tersebut.
Anggota komisi B DPRD Jawa Timur, Ony Setiawan meminta pengendalian PMK harus dibarengi dengan pembangunan kapasitas kelembagaan dan layanan teknis, agar peternakan lebih tangguh.
“PMK ini tidak bisa ditangani dengan pola darurat terus menerus. Harus ada kebijakan jangka menengah dan panjang agar peternak lebih kuat, dan tidak selalu terpukul setiap kali wabah muncul,” ujar Ony, Selasa (28/01/26).
Ia jua berharap ada langkah strategis untuk meningkatkan layanan teknis di lapangan. Termasuk vaksinasi PMK secara terjadwal dan terstandar, agar tidak terjadi layanan reaktif.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga didorong menerapkan vaksinasi minimal dua kali dalam setahun. Program ini perlu dilengkapi dengan berbasis standar operasional prosedur berbasis zona risiko di seluruh kabupaten dan kota.
“Ini juga perku didukung dengan anggaran yang mencakup ketersediaan vaksin, logistik, sistem rantai dingin, serta kecukupan tenaga pelaksana,” ucapnya.
Ony meminta pemprov melakukan sinergitas antara peternakan dengan pertanian. Persoalan yang kerap luput adalah ketersediaan pakan ternak yang bisa dicomot dari pertanian.
“Misalnya pemanfaatan penghijauan atau limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Atau pengembangan pabrik pakan ayam murah dengan skema BUMD atau kerja sama swasta,” jelasnya.
Sentra sentra ternak seperti, Tuban, Sidoarjo, dan Jember juga perlu memiliki pusat layanan teknis biosekuriti dan penanganan PMK. Keberadaan sentra ini menjadi tulang punggung pendampingan teknis yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Selain layanan teknis, Ony juga menekankan pentingnya digitalisasi data dan sistem pelaporan PMK secara real-time. Menurutnya, sistem ini krusial untuk mendukung pemetaan zona risiko, mempercepat respons, serta memastikan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Editor : Rochman Arief
