JATIMKINI.COM, Gempuran produk meubel dan furnitur asing dengan harga murah yang kerap abai dengan kualitas kerap menjadi sorotan pelaku usaha. Persoalan ini memicu produk dalam negeri tak terserap dan cenderung kalah bersaing.
Persoalan ini menjadi sorotan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jawa Timur, terus berupaya menaikkan daya saing produk dalam negeri. Upaya ini mendapat dukungan dari Kementerian Perindustrian dengan memberikan berbagai program pendampingan.
Ketua HIMKI Jawa Timur, Peter S. Tjioe menegaskan potensi industri furnitur di Jawa Timur sangat besar. Kontribusinya mencapai lebih dari 10 persen terhadap industri nasional. Namun, di tengah maraknya produk impor, terutama dari China, pelaku usaha harus bekerja lebih keras untuk bertahan.
“Kita punya kesempatan emas menggantikan produk asal China. Banyak pabrikan dunia mulai melakukan shifting ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini peluang yang harus kita kejar bersama pemerintah,” ujar Peter, di kantor sekretariat HIMKI di Sidoarjo, Kamis, 13 November 2025.
Peter menilai, perhatian pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mendorong gairah industri furnitur di daerah. Terlebih, sebagian besar pelaku usaha di sektor ini berasal dari kalangan IKM dan UMKM yang tersebar hingga ke perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Ia mencontohkan pameran produk furniture di Universitas Kristen Petra diharapkan bisa menjadi trigger bagi kebangkitan IKM. “(Anggota) harus berani merebut pasar, sebelum asing masuk ke Indonesia,” ujarnya menambahkan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Yedi Sabaryadi menegaskan pemerintah berjanji memfasilitasi kebutuhan IKM. Terutama dalam peningkatan kualitas dan daya saing produk.
Melalui Ditjen IKMA, Kemenperin memiliki sejumlah program pembinaan yang mencakup restrukturisasi mesin, sertifikasi produk, serta pendampingan pameran dan ekspor.
“Kami siap memfasilitasi dan mendampingi teman-teman IKM agar bisa naik kelas. Mulai dari kelembagaan, proses produksi, sampai ekspor, semua akan kami bantu,” jelas Yedi.
Menurutnya, perbaikan kebijakan TKDN juga tengah disiapkan agar lebih ramah bagi pelaku IKM. Selama ini, penghitungan komponen dalam negeri sering menjadi kendala karena kompleksitas administrasi dan teknis.
Kini, pemerintah berupaya menyederhanakan aturan agar industri kecil lebih mudah memenuhi syarat. “Ada beberapa persyaratan TKDN yang sedang disempurnakan. Tujuannya supaya lebih sederhana dan bisa mempercepat proses sertifikasi,” tambahnya.
Selain pembinaan teknis, pemerintah mendorong kolaborasi lintas lembaga antara Kemenperin, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan program pendampingan dan sosialisasi kebijakan baru di daerah.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing, Kemenperin juga meluncurkan program padat karya yang memungkinkan pelaku IKM mendapatkan akses modal usaha antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Program tersebut dijalankan bersama sejumlah perbankan pelat merah.
Pemerintah berharap dukungan finansial dan pendampingan teknis bisa mempercepat proses naik kelas pelaku IKM, dari skala mikro menjadi kecil, menengah, hingga siap bersaing di level ekspor.
Tantangan lain adalah membanjirnya produk impor murah dari China. Kondisi ini menuntut pelaku IKM lokal untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. “Kita tidak bisa menutup pasar. Tapi kita bisa memperkuat kualitas produk lokal agar mampu bersaing,” ujar Yedi.
Sinergi antara HIMKI Jatim dan pemerintah menjadi kunci utama agar pelaku IKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di pasar global.
Editor : Rochman Arief
