JATIMKINI.COM, Penutupan total jalur darat Jember–Banyuwangi melalui Gunung Gumitir sejak 24 Juli 2025 telah memicu kekhawatiran serius di sektor pangan. Di tengah perbaikan jalan nasional yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali itu, distribusi hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah Banyuwangi mulai tersendat.
Situasi ini memaksa sejumlah pelaku usaha menjual langsung di lokasi kemacetan agar tidak membusuk. Fenomena itu terjadi di sepanjang jalur padat sebagai dampak dari pengalihan arus lalu lintas.
Upaya pemerintah mengarahkan kendaraan ke jalur utara melalui Probolinggo–Situbondo, maupun lewat Bondowoso, nyatanya tidak memberi banyak ruang. Jalur utara pun padat. Sementara rute Bondowoso–Banyuwangi hanya dapat dilalui kendaraan yang benar-benar layak melewati tanjakan curam.
Kondisi ini memperlihatkan satu persoalan lama yang belum terjawab: ketergantungan Banyuwangi terhadap jalur darat, tanpa dukungan kuat dari moda transportasi lain, terutama laut.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banyuwangi, Mohammad Yazid Sofyan, menyebut penutupan ini sebagai “alarm serius”. Ia mendesak pemerintah segera membangun dok perkapalan di Banyuwangi, mengingat saat ini pelaku usaha logistik tak memiliki pilihan efisien selain jalan darat.
“Saat ini hanya ada 15 kapal yang beroperasi di Ketapang (Banyuwangi), dan itupun tidak bisa digunakan penuh. Efektifnya hanya 70 persen,” kata Yazid kepada jatimkini, Minggu (27/7/2025). “Itu pun sebagai akibat adanya insiden," ia menambahkan.
Yang dimaksud Yazid adalah insiden KMP Tunu Pratama Jaya pada 8 Juli lalu. Insiden itu memicu pengetatan operasional kapal, yang akhirnya berdampak pada terbatasnya jumlah kapal angkut yang bisa digunakan. Situasi kian pelik karena semua proses docking—perawatan rutin kapal—harus dilakukan di luar Banyuwangi.
“Paling dekat ke Madura, Surabaya, Lamongan, Gresik, atau Bali. Di Banyuwangi tidak ada doking. Untuk antre saja bisa memakan waktu 2–3 bulan,” urainya.
Pria yang juga pelaku usaha perkebunan alpukat ini terpaksa mencari jalur lain. Angkutan kereta logistik menjadi satu-satunya pilihan meski biayanya jauh lebih tinggi.
“Saya harus tetap kirim hasil bumi. Kalau menunggu jalur darat pulih, operasional bisa lumpuh total,” tambah Yazid yang juga alumni ITS Surabaya.
Bagi dunia usaha Banyuwangi, ini bukan sekadar soal perbaikan jalan. Ini soal daya tahan logistik dan stabilitas pasokan komoditas pangan, tidak hanya untuk wilayah lokal tetapi juga bagi daerah lain yang bergantung pada suplai dari ujung timur Pulau Jawa.
Sebagai bagian dari mitigasi, Apindo Banyuwangi mengusulkan dua langkah konkret: pembangunan dok kapal serta optimalisasi penerbangan dari Banyuwangi ke Surabaya dan Jakarta.
“Business trip harus tetap jalan. Kalau ke depan ada penutupan jalur lagi, kita tidak bisa hanya mengandalkan darat,” kata Yazid.
Per 24 September 2025 nanti, jalur Gumitir memang dijadwalkan kembali dibuka. Tapi tanpa infrastruktur pendukung lain yang memadai—terutama laut dan udara—Banyuwangi akan rapuh menghadapi gangguan darat.
Editor : Rochman Arief
