JATIMKINI.COM, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang pengelolaan kas negara pada Kamis (23/1/2025) di Gedung AA Maramis Jakarta.
Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan, ruang lingkup perjanjian yang ditandatangani mencakup beberapa hal. Antara lain penyaluran gaji melalui rekening aparatur sipil negara / prajurit tantara nasional Indonesia / anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat negara secara terpusat.
Selain itu juga melakukan pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik melalui collecting agent, pengelolaan rekening pemerintah milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga, serta global master repurchase agreement (GMRA) Indonesia.
”Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel. Kerja sama yang kami lakukan dengan DJPb merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan pengelolaan kas negara melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan,” paparnya.
Busrul juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada bankjatim. Keberhasilan ini tentu saja tidak lepas dari peran penting para nasabah setia bankjatim yang telah mempercayakan layanan finansialnya di bankjatim.
Ia juga berharap ke depannya Transaksi Treasury Dealing Room bankjatim dapat terus memberikan pelayanan yang optimal sehingga mampu menunjang pengembangan transaksi treasury yang lebih profitable namun tetap dapat terukur risikonya.
”Nasabah yang terus percaya kepada produk-produk yang kami tawarkan adalah salah satu pilar untuk terus maju dan berkembang. Ke depannya, kami akan terus mendukung pemerintah Indonesia, memberikan literasi dan memperkaya produk keuangan, serta senantiasa selalu berada di sisi nasabah dalam memberikan solusi finansial,” tutur Busrul.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan, saat ini pengelolaan kas negara telah berkembang pesat dengan dukungan kualitas sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang modern dan berbasis digital.
Sepanjang 2024, terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara (NTPN). Kemudian jumlah transaksi pengeluaran negara (SP2D) mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen atas seluruh belanja negara yang disalurkan.
“Kita tahu APBN kita 2025 sebesar Rp3.600 triliun, sepertiga dari itu ditransfer ke daerah. Dari jumlah itu adalah koneksi antara pemerintah dengan perbankan, karena uang ini untuk bisa digunakan lewat perbankan/lembaga keuangan nonbank/lembaga persepsi baik dari sisi masuk yang akan dikeep oleh negara maupun pada saat dikeluarkan. Jadi kita sangat mengharapkan layanan yang baik dari bapak ibu agar kita semua bisa memberikan nilai tambah dari kegiatan treasury yang dilakukan,” lanjut Astera.
Editor : Peni Widarti
