Berbenah Data Sebelum Ada Beleid Pembatasan Subsidi BBM

JATIMKINI.COM, Pada 2024, pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun guna menjaga daya beli masyarakat. Jumlah tersebut terdiri dari Rp113,3 triliun subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG), serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik.

Jumlah itupun meningkat dibandingkan realisasi subsidi energi pada 2023 yang mencapa Rp159,6 triliun atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp145,3 triliun. 

Realisasi subsidi yang terbesar pada sektor BBM dan LPG, yang mencapai Rp95,6 triliun, diikuti dengan subsidi untuk sektor listrik sebesar Rp64 triliun. Sebenarnya realisasi subsidi energi pada 2023 itu sudah turun dibandingkan 2022 yang mencapai Rp174,4 triliun.

Penetapan target subsidi energi 2024 yang lebih tinggi dari realisasi 2023 itupun dilakukan untuk mengantisipasi harga bahan baku minyak mentah, serta demand yang cukup meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia.

Data Korlantas Polri per 29 Agustus 2024 mencatat, jumlah kendaraan yang beredar Indonesia mencapai 164.136.793 unit yang terdiri dari mobil penumpang (MP) 20.122.177 unit, bus 285.957 unit, mobil beban (MB) 6.197.110 unit, sepeda motor (SM) 137.350.299 unit dan ransus (kendaraan khusus) 162.361 unit. Dari jumlah kendaraan secara nasional, wilayah Jawa Timur pun menyumbang sebanyak 25.726.706 unit atau setara 15,61%.

Namun begitu, Indonesia masih harus jeli melihat kondisi APBN dan ketahanan energi nasional di masa mendatang. Sehingga diperlukan upaya bersama dalam mengoptimalkan kebijakan subsidi yang fokus pada penerimaan positif dari masyarakat dan efisiensi alokasi.

Selayaknya sebutan subsidi, maka penyaluran bantuan haruslah tepat guna dan sasaran yakni untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga pada 2025, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi. 

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI, total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). 

Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Penetapan alokasi subsidi ini mengalami penurunan dibanding dengan target 2024 sebesar 19,58 juta KL, hal ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi 2025 agar lebih tepat sasaran.

Heppy Wulansari, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Pertamina Commercial & Trading, mengatakan saat ini banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa menghemat APBN salah satunya dari pengendalian subsidi BBM dan LPG.

Sebagai pihak penyalur BBM subsidi tersebut, Pertamina Patra Niaga pun tidak bisa hanya berdiam sekadar menunggu penugasan dari pemerintah. Pertamina Patra Niaga turut berbenah untuk bersama-sama menjaga ketahanan energi melalui program subsidi tepat. 

“Sejauh ini kita kesulitan dalam menyalurkan BBM subsidi, karena regulasinya yang kurang spesifik. Nah kami jemput bola untuk membantu pemerintah agar subsidi ini tepat sasaran kepada penerima yang layak,” katanya saat menghadiri Media Gathering di Bandung, 7 Agustus 2024.

Pertamina Patra Niaga, katanya, berupaya mematangkan data penerima subsidi tepat ini melalui berbagai inovasi teknologi dan digitalisasi, salah satunya penerapan QRCode saat konsumen membeli BBM subsidi di SPBU, maupun pendataan identitas pembeli LPG di 270.000 pangkalan secara digital menggunakan aplikasi MAP per 1 Juni 2024.

Upaya pendataan konsumen maupun penerapan QRCode ini merupakan bentuk antisipasi Pertamina Patra Niaga ketika pemerintah mengeluarkan beleid pembatasan kendaraan yang diperolehkan membeli subsidi BBM. 

“Saat ini kita coba dorong regulasi Perpresnya, ke Kementerian ESDM untuk Permen dan lainnya untuk bisa membatasi, siapa yang harus dilayani, apakah mau bicara gaji masyarakat, desilnya atau apa. Karena belum ada, jadi Pertamina melakukan inisiatif pendataan konsumen ini untuk jadi preferensi pemerintah dalam membuat batasan,” ungkapnya.

Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan terus menyiapkan layanan pendaftaran QRcode di seluruh SPBU di Indonesia. 

“Penerapan QRcode ini sudah berjalan lama. Hingga 17 Oktober 2024, jumlah kendaraan yang telah terverifikasi dan memiliki QRcode untuk pembelian BBM subsidi di wilayah Jatimbalinus telah mencapai 871.999 unit. Jumlah ini terus meningkat dibandingkan pada 2 Agustus yang mencapai 559.916 unit. Secara nasional, jumlah kendaraan yang terverifikasi sampai Oktober mencapai lebih dari 6,5 juta kendaraan,” paparnya.

Ahad menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk membatasi masyarakat dalam mendapatkan BBM subsidi tetapi sebagai upaya inisiatif pendataan penerima subsidi yang tepat sasaran. Diharapkan melalui pendataan ini dapat mempersempit penyelewengan penggunaan BBM subsidi oleh oknum.

“Nantinya data itu akan kita sampaikan ke pemerintah agar bisa terdata mana yang membeli di luar kewajaran atau dengan NIK berberbeda di KK yang sama akan diakumulasikan oleh pihak kompeten di pemerintah,” imbuhnya.

Ia juga mengajak masyarakat yang menggunakan kendaraan roda empat untuk segera mendaftar melalui website subsiditepat.mypertamina.id 

maupun melalui helpdesk yang disiapkan di SPBU, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki gadget untuk mendaftar.

Saat ditemui di SPBU Padalarang, Bandung, Jawa Barat, pada 6 Agustus 2024, Ade Sulaiman, salah seorang konsumen BBM subsidi mengaku sudah lama telah mendaftar QRCode subsidi BBM khususnya jenis solar. Menurutnya, kebijakan penggunaan barcode sebagai syarat pembelian BBM subsidi ini sangat mudah dan diharapkan penerima subsidi tepat sasaran.

“Saya sudah lama daftar karena ada aturan beli BBM subsidi pakai barcode. Jadi saya ingin ikuti aja aturan pemerintah untuk memudahkan pembelian, dan kalau pakai barcode seperti ini biar jatah subsidi kita tidak dicuri orang (oknum),” katanya.

Ade juga menyebutkan bahwa tata cara pendaftaran QRCode subsidi BBM juga cukup mudah. Ia sendiri dibantu oleh temannya untuk mengunduh aplikasi MyPertamina dan juga mendaftar ke website guna keperluan input data pribadi dan nomor kendaraan.

“Karena saya tidak pakai handphone cangggih, supaya simple, QRcode saya print lalu dilapisi plastik supaya lebih aman,” imbuh Ade yang bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan.

 

Editor : Redaksi