Di balik aksi “Darurat Demokrasi” mengusung agenda berbahaya untuk menggulingkan Presiden Jokowi yang mendapat dukungan dari sekitar 82 persen rakyat Indonesia. Demontrasi yang dilakukan oleh sebagian kalangan akademisi menunjukkan ketidakmampuan mereka membaca realita. Gerakan tersebut bisa blunder menjadi bunuh diri politik.
Demokrasi di Indonesia sering kali mendapat sorotan, baik dari dalam maupun luar negeri. Di satu sisi, Indonesia dianggap sebagai salah satu contoh negara demokrasi terbesar di dunia, namun di sisi lain beberapa pihak merasa bahwa praktik demokrasi di Indonesia belum ideal.
Sebagai negara dengan populasi yang sangat beragam, baik dari segi etnis, agama maupun budaya, kebebasan berpendapat pasca Orde Baru mengalami banjir bandang. Namun kebebasan yang berlangsung juga membawa tantangan tersendiri yang kadang dianggap 'barbar' oleh sebagian kalangan.
Kenyataan di Indonesia masyarakat begitu bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan dalam banyak kasus, pendapat yang disampaikan sering kali berada di luar batas nalar. Hal ini terjadi karena kurangnya pertimbangan terhadap norma-norma sosial yang berlaku.
Misal, ada penyiar agama yang dengan mudahnya mengkafirkan umat lain. Atau kelompok tertentu seperti Yahudi Baalawi kesannya tidak memiliki adab sebagai keturunan imigran dari Yaman. Mereka seharusnya mematuhi norma kehidupan di Indonesia namun malah menciptakan hierarki dalam beragama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesetaraan.
Dalam konteks ini, muncul aksi-aksi demonstrasi yang mengangkat tema “Indonesia Darurat Demokrasi.” Namun, gerakan seperti ini bisa dianggap kurang bijaksana dan cenderung bodoh. Mengapa? Karena realita menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kebebasan berpendapat yang sangat luas..
Bahkan, terkadang kebebasan ini digunakan untuk tujuan-tujuan yang kurang bertanggung jawab. Jadi, tudingan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat demokrasi bisa dianggap tidak berdasar. Aksi-aksi yang dilakukan oleh sebagian kalangan akademisi yang mengusung isu “Darurat Demokrasi” menunjukkan ketidakmampuan mereka membaca realita.
Akademisi yang seharusnya menjadi penjaga objektivitas justru menunjukkan bahwa mereka lebih mengandalkan asumsi dan persepsi daripada fakta yang ada. Mereka merasa apa yang mereka pikirkan sebagai kebenaran mutlak, padahal sejarah telah menunjukkan bahwa perkiraan sering kali menyesatkan ketika tidak didukung oleh data dan realita.
Banyak dari aksi demonstrasi ini seolah-olah seperti mimpi di siang bolong dengan mengabaikan fakta bahwa tanpa dukungan militer, upaya untuk menggulingkan pemerintahan justru akan berakhir sia-sia. Malahan, tindakan seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk bunuh diri politik, karena hanya akan memperparah situasi.
Di balik isu “Darurat Demokrasi” tersembunyi agenda yang berbahaya, salah satunya adalah keinginan untuk menggulingkan Presiden Jokowi yang mendapat dukungan dari sekitar 82 persen rakyat Indonesia.
Pada saat ekonomi global dan regional sedang tidak stabil, stabilitas politik menjadi sangat penting bagi Indonesia. Tindakan-tindakan yang memicu ketidakstabilan bisa berdampak buruk, tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada tatanan sosial masyarakat. Jika kalangan akademisi dan mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan justru memperparah situasi dengan aksi-aksi seperti ini jangan heran jika hal ini memicu konflik horizontal antara mereka dengan masyarakat yang pro-Jokowi.
Demokrasi memang memberikan ruang untuk perbedaan pendapat tetapi perlu diingat bahwa kebebasan tanpa batas justru dapat merusak tatanan sosial yang ada. Semua pihak patut lebih bijak dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat dengan mempertimbangkan norma-norma dan realita. Jangan gunakan teori Barat.
Ini Indonesia Bung!!
Ditulis oleh : Rokimdakas
Kanal Kolom adalah halaman khusus layanan bagi masyarakat untuk menulis berita lepas.
Redaksi Jatimkini.com tidak bertanggungjawab atas tulisan tersebut
Editor : Ali Topan
