Serapan Anggaran 2024 Bondowoso Melambat. Ketua Komisi 3 DPRD Bilang Begini..

JATIMKINI.COM, Serapan anggaran pemerintah Kabupaten Bondowoso hingga bulan Mei tahun 2024 masih rendah. Melihat kondisi tersebut tentunya, menjadi catatan khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Ketua Komisi 3 DPRD Bondowoso, Sutriyono mempertanyakan, penyebab lambannya pemerintah daerah yang merealisasikan program-programnya. Bahkan, hingga bulan ke lima hampir tidak ada satupun program prioritas yang mampu direalisasikan.

Menurut Sutriyono, para pejabat Pemkab Bondowoso hanya sibuk melakukan serap aspirasi, bertemu dengan rakyat melalui program-program pertemuan. Sementara realisasi program tahun 2024 sangat lamban.

Untuk itu kata Sutriyono, pihaknya lewat Komisi 3 DPRD Bondowoso meminta pemerintah fokus menjalankan program-program prioritas, terutama infrastruktur.

“Program infrastruktur yang sudah direncanakan tahun 2023 lalu mestinya sudah direalisasikan. Tapi hingga bulan Mei ini belum ada satupun program infrastruktur yang direalisasikan,” tegas Sutriyono di Bondowoso kemarin.

Lebih lanjut Sutriyono mengatakan, bahwa lambanya program ini dikarenakan pejabat tinggi seperti Pj Bupati yang sibuk keliling serap aspirasi masyarakat dinilai tidak tepat. Mengingat Pemda tidak sedang menyusun APBD 2025.

Sebagai pejabat administratif kata dia, Pj Bupati sudah selayaknya fokus pada kerja riil yakni menjalankan program APBD 2024.

Banyaknya keluhan masyarakat terutama terkait infrastruktur sebenarnya sudah diakomodasi oleh Komisi 3 sejak tahun 2023.

Pada perencanaan anggaran 2024, Komisi 3 bersama Bappeda, BSBK, Perkim dan Disparpora sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran infrastruktur prioritas. Tapi hingga menginjak pertengahan tahun 2024 belum satupun program infrastruktur yang dijalankan.

Sementara Wakil Ketua Komisi 3, Ady Kriesna menjelaskan, sudah semestinya Pemda fokus pada pelaksanaan program-program. Keterlambatan itu bisa menyebabkan tidak terealisasinya program karena waktunya mendekati akhir tahun.

“Pemda mestinya sat-set sejak awal tahun. Sehingga gak ada program yang dikebut di akhir tahun yang bisa mempengaruhi kualitas infrastruktur,” tegas Ketua Partai Golkar ini.

Apalagi program prioritas seperti infrastruktur jalan, rumah tidak layak huni, saluran irigasi dan lain sebagainya menjadi kebutuhan rakyat dikeluhkan selama ini.

Menanggapi hal itu , Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekanto secara tegas menjelaskan, rendahnya serapan anggaran akan dijadikan evaluasi pada bawahannya.

“Saya minta Sekda melakukan evaluasi terhadap kepala-kepala OPD yang tidak bisa melakukan atau penyerapannya rendah,” kata Bambang

Menurut Bambang, serapan paling rendah berada Perkim, yakni hanya 1 persen.

“Kalau sudah masuk bulan 5 ini paling tidak 20 persen lebih,” pungkas Bambang ( CR 01 )

Editor : Ali Topan