Pemerintah daerah diminta memperkuat bantalan kebijakan sekaligus gesit bertindak menyikapi gejolak harga pangan melalui intervensi jangka pendek berupa operasi pasar murah.
Hal itu diungkapkan Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB-UB) Joko Budi Santoso, kemarin.
"Pada triwulan pertama 2024, pemda menghadapi tantangan gejolak harga pangan," tegas Joko.
Penyebab gejolak lantaran terganggunya suplai akibat penurunan produksi imbas El Nino selain negara produsen membatasi ekspor pangan. Kondisi ini mendorong kenaikan harga saat permintaan bahan pangan meningkat.
"Sejumlah fakta ini tentunya berpengaruh pada tergerusnya daya beli masyarakat," katanya.
Untuk mengatasi situasi yang bisa bertahan sampai Lebaran ini, intervensi jangka pendek adalah pemerintah harus melakukan operasi pasar guna stabilisasi harga.
"Di sisi lain, permintaan akan terus menguat seiring dengan amunisi baru di sebagian masyarakat berupa THR (tunjangan hari raya)," imbuhnya.
Namun, pemda perlu memperkuat bantalan kebijakan sebagai jaring pengaman sosial berupa bansos mengingat tidak semua orang memperoleh THR. Bantalan sosial akan lebih baik bersifat cash transfer maupun inkind transfer, yakni uang dan barang.
"Cash transfer dapat berupa BLT dan inkind transfer dapat berupa kupon untuk memperoleh paket sembako murah yang disediakan oleh pemerintah daerah," ucapnya.
Dengan begitu, daya beli masyarakat akan terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terakselerasi. Menurut Joko, fakta ini tidak bisa lepas dari kontribusi konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 60% pada PDRB.
"Dengan menjaga daya beli, otomatis menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Selanjutnya, kebijakan jangka menengah dengan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kuncinya mengembangkan urban farming maupun pemanfaatan lahan pekarangan untuk sumber pangan. Upaya itu guna mengurangi ketergantungan pada pasokan pasar.
Adapun kebijakan lain yang dapat ditempuh adalah diversifikasi pangan sehingga ketergantungan terhadap beras dapat dikurangi. Sumber pangan alternatif bisa dari porang, sagu, ketela, dan lainnya.
Hal yang tak kalah penting adalah pemerintah pusat memperkuat insentif bagi daerah-daerah yang bersedia mempertahankan lahan pertanian dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
"Jika tidak ada insentif fiskal tersebut, maka laju alih fungsi lahan akan terus berlanjut, dan mengancam ketahanan pangan nasional," pungkasnya.
Editor : Redaksi
