x
x

Inflasi Ramadan & Lebaran di Jatim Dipastikan Terkendali. Begini Strategi TPID

Jumat, 08 Mar 2024 22:37 WIB

Reporter : Peni Widarti

JATIMKINI.COM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur memastikan laju inflasi di Jatim pada Maret - April 2024 atau saat momen Ramadan dan Lebaran masih akan terkendali.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan pada saat momen Ramadan dan Lebaran tidak dipungkuri selalu terjadi inflasi atau meningkatnya harga-harga pangan akibat ada peningkatan permintaan. Namun begitu, menjelang Ramadan ini, inflasi Jatim masih cukup bagus yakni 2,81% pada Februari 2024 (secara tahunan), dan secara bulanan 0,49% (mtm).

“Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi kita 4,95% di 2023, Jatim tentunya tetap menjadi provinsi penting bagi Indonesia. Pengendalian inflasi sejauh ini cukup bagus, walaupun dengan standar target 2,5% +- 1% tahun ini, kita masih bisa mengendalikan inflasi dengan baik menjelang Ramadan ini,” jelasnya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jatim, Jumat (8/3/2024).

Dia mengatakan, memang sekitar 75,8% komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi yakni komoditas pangan. Sebagai contoh, komoditas beras, sejauh ini beras tidak pernah menyumabng inflasi selama Ramadan dan Lebaran, tetapi sejak 14 bulan lalu secara berturut-turut, beras masih menjadi masalah penyebab inflasi karena harganya yang meningkat.

“Berikutnya, komoditas pangan dari aneka cabai. Ini rekor selama 9 bulan berturut-turut naik. Faktornya karena panen kurang hasil dan sekarang masih masa tanam, lalu hujan cabai jadi rontok. Inflasi lain disebabkan bawang-bawangan, lalu telur ayam dan daging ayam, ini komoditas yang dipengarui harga pakan. Jadi peningkatan harga di Ramadan itu akan ada, karena permintaan naik, yang penting jangan melebihi batas,” ujarnya.

Kepala BI Jatim, Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan, secara umum inflasi terjadi karena tantangan struktural dan seasonal. Untuk saat ini tantangan yang ada di depan mata sifatnya adalah seasonal menjelang Ramadan.

“Inflasi Februari memang meningkat dibandingkan Januari yang mengalami deflasi -0,10%, dan angka inflasi Februari adalah 0,49% memang lebih tinggi dari nasional 0,37%. Lalu secara historis, inflasi jelang Ramadan di 2022 dan 2023 rerata tekanan inflasinya sekitar 0,72%. Saat Idulfitri tekanan inflasinya secara bulanan rerata 0,41%,” paparnya.

Menurutnya, peningkatan inflasi di Jatim didorong kelompok makanan minuman tembakau, khususnya beras. Ini juga sejalan dengan keterbatasan pasokan di tengah mundurnya panen raya dan menipisnya stok. 

“Umumnya, jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), inflasi didorong komoditas makanan seperti daging, telur ayam dan angkutan umum. Sedangkan beras tidak pernah menyumbang inflasi. Tapi tahun ini bergeser, karena terganggu ketersediaan pasokan,” ujarnya.

Adapun untuk menjaga laju inflasi selama Ramadan dan Lebaran, TPID Jatim menyiapkan program JATIM SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali). Program ini tetap menerapkan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi, yakni keterjangkauan harga melalui program stabilisasi harga diantaranya intensifikasi operasi pasar, ketersediaan pasokan melalui pengaturan pola tanam antara lain percepatan masa tanam, pengembangan demplot, pemberian bantuan saprotan dan alsintan, serta optimalisasi armada angkutan.

Selanjutnya, kelancaran distribusi melalui program penguatan kerjasama dan fasilitasi distribusi komoditas, serta komunikasi efektif melalui program koordinasi pusat dan daerah, peningkatan kualitas digitalisasi data, dan pengendalian ekspektasi inflasi. 

Dalam HLM TPID tersebut juga menghasilkan 8 komitmen utama pengendalian inflasi menjelang HBKN Idulfitri. Pertama, stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar/GPM/SPHP. Kedua, optimalisasi etalase pengendalian inflasi kabupaten/kota (EPIK). Ketiga, menjaga ketersediaan pasokan selama HBKN dengan memastikan kelancaran panen di daerah sentra dan giat sidak gudang dan distributor. 

Keempat, memperkuat kerja sama intra provinsi antara daerah surplus dan defisit. Kelima, memastikan kelancaran arus orang dan barang selama HBKN melalui kecukupan armada angkutan berbagai moda serta program mudik gratis. 

Keeenam, menjaga ekspektasi masyarakat dan mengurangi asimetri informasi ketersediaan pangan. Ketujuh, penguatan kelembagaan korporasi petani, peternak, dan nelayan. Kedelapan, peningkatan kualitas digitalisasi data melalui pengembangan neraca pangan dan sinergi sistem informasi pengendalian harga. 

TPID Jatim telah melakukan upaya pengendalian inflasi jelang HBKN Idulfitri, yakni pelaksanaan operasi pasar murah untuk bahan pokok strategis di lebih dari 350 titik lokasi yang tersebar di 38 kabupaten/kota, optimalisasi EPIK TPID di 15 kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan operasi pasar murah yang berkelanjutan, penyelenggaraan mudik gratis moda bus dengan menyediakan 164 armada, penyelenggaraan mudik gratis moda kapal laut dengan menyediakaan 7 voyage, dan komitmen transparasi harga bahan pangan strategis melalui optimalisasi aplikasi monitoring harga di 16 kabupaten/kota.

 

 

Editor : Peni Widarti

LAINNYA