JATIMKINI.COM, Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan pelayanan publik sektor kesehatan dan pendidikan berjalan dengan baik dan optimal. Sebab, keduanya merupakan mandatory spending sekaligus menjadi penggerak percepatan penanganan stunting.
Mandatory spending ialah kebijakan fiskal melalui pengalokasian belanja yang diatur undang-undang untuk mengurangi risiko ketimpangan sosial di masyarakat. Hal inilah yang sedang dioptimalkan sebagai bentuk kehadiran pemerintah menciptakan pemerataan pembangunan.
"Penanganan stunting sudah ada dan jelas. Dinas Kesehatan mengecek ada penanganan spesifik dan sensitif," tegas Wahyu Hidayat, Jumat (5/1).
Ia menjelaskan penanganan spesifik menjadi tugas organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah. Hasil audit terkini, angka balita rawan stunting kian menurun.
"Kita cek sebelumnya tinggi pada Agustus-September, lalu pada Oktober sudah turun. Bahkan sampai Desember turun drastis," katanya.
Sejauh ini evaluasi penanganan stunting secara mendetail. Alhasil kinerja OPD, lurah dan camat dinilai berhasil sampai ada kelurahan zero stunting.
"Kami rutin melakukan bimtek, inovasi dan edukasi. Di kelurahan serius menangani stunting," ujarnya.
Saat ini, Pemkot Malang fokus empat program prioritas, yakni penanganan stunting, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun soal pengendalian inflasi bulanan pada Desember 2023 berhasil menekan di angka 0,22% ketimbang November 0,40%. Program mengentaskan kemiskinan pun berlanjut sesuai perencanaan. Pemkot Malang juga memastikan pelayanan publik terus meningkat.
"Segala SOP (Standar Operasional Prosedur) sudah dilakukan, pendukung pelayanan sudah baik dan lengkap dengan peralatan termasuk operator," tuturnya.
Editor : Redaksi
