JATIMKINI.COM, BPJS Kesehatan menargetkan 98% penduduk Jawa Timur pada 2024 terlayani Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab sesuai data November 2023, baru 37.743.129 jiwa tercover JKN di provinsi setempat.
“Saat ini sekitar 91,36 persen penduduk Provinsi Jawa Timur memiliki jaminan pelayanan kesehatan,” tegas Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VII, Ayu Budi Mursintawati di Malang, Kamis (21/12).
Guna mencapai target yang dipatok tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kota/kabupaten. Tujuannya untuk mendata warga yang belum tercover jaminan kesehatan.
Dari 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, 25 di antaranya sudah berhasil memberikan jaminan pelayanan kesehatan minimal 95% kepada masyarakatnya. Dengan begitu 25 kabupaten dan kota tersebut meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).
Setelah cakupan kepesertaan yang terus bertambah, lanjutnya, BPJS Kesehatan di Provinsi Jawa Timur menjalin kerja sama dengan 2.781 fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama dan 417 Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN.
“Untuk memastikan peserta JKN mendapatkan pelayanan dengan baik, BPJS Kesehatan bersama dengan mitra fasilitas kesehatan bertekad memberikan pelayanan terbaik. Komitmen tersebut dituangkan dalam janji layanan JKN,” ucapnya.
Dia meyakinkan, BPJS Kesehatan tak henti berinovasi dalam penyelenggaraan Program JKN. Pada 2023 telah dicanangkan sebagai Tahun Transformasi Mutu Layanan oleh BPJS Kesehatan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Roni Kurnia Hadi Permana, menjelaskan Transformasi Mutu Layanan BPJS Kesehatan dengan merujuk pada harapan peserta JKN di setiap titik layanan baik dari BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan.
“Dengan mengusung tagline Cepat, Mudah dan Setara, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada peserta JKN. Kemudahan akses layanan kesehatan dan administrasi layanan kesehatan, kecepatan antrean pelayanan di faskes dan respons pelayanan informasi serta tidak adanya perbedaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (setara),” ujarnya.
Dalam hal akses layanan administrasi JKN, dia menjelaskan, BPJS Kesehatan berinovasi melalui tersedianya BPJS Keliling (Mobile Customer Service) dan Anjungan Mandiri (AMAN) JKN.
Di era digitalisasi, BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan digital melalui Aplikasi Mobile JKN, Layanan Administrasi melalui Whatsapp/PANDAWA (08118 165 165), Care Center 165 dan CHIKA/VIKA.
“BPJS Kesehatan selalu mencari cara untuk memberikan layanan prima bagi peserta, inovasi-inovasi yang kami keluarkan tentunya demi memudahkan peserta JKN terhadap akses administrasi dan kepesertaan memanfaatkan teknologi informasi. Namun, kami paham bahwa tidak seluruh masyarakat punya akses terhadap teknologi dan informasi, sehingga BPJS Keliling bisa menjadi solusi bagi masyarakat di pedalaman,” katanya.
Sedangkan dalam hal kemudahan akses layanan JKN di fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan telah menyediakan antrean online, displai informasi ketersediaan kamar rawat inap, telemedisin dan skrining riwayat kesehatan. Keseluruhan layanan tersebut dapat diakses melalui Aplikasi Mobile JKN.
“Kami menyadari bahwa ketika berbicara mengenai BPJS Kesehatan, maka tidak akan terlepas dari isu pelayanan kesehatan. Ini juga yang menjadi concern kami dalam penguatan pelayanan prima. Kami ingin menunjukkan kepada peserta dan masyarakat bahwa kami tidak berdiam diri ketika terdapat keluhan dari peserta mengenai akses layanan masyarakat,” ucapnya.
Terkait cakupan layanan kesehatan masyarakat, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso mengatakan pemerintah daerah harus mampu meningkatkan coverage untuk premi BPJS Kesehatan bagi kelompok rentan miskin, termasuk tenaga kerja di sektor informal.
Jaminan kesehatan yang semakin luas dan menjangkau seluruh masyarakat, kata dia, merupakan salah satu keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses dan layanan kesehatan yang layak.
“Hal ini akan dapat berdampak pada percepatan dalam pembangunan, khususnya mempersiapkan generasi sehat dan unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Joko, Kamis (28/12).
Realisasinya, kata dia, dapat dilakukan dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran kesehatan akan semakin besar seiring dengan meningkatnya ageing population sehingga perlindungan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan nasional menjadi kunci mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.
Editor : Bagus Suryo
