JATIMKINI.COM, Hari ulang tahun ke-80 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi momen penting bagi Pemerintah Kota Surabaya guna meningkatkan sinergi. Bagian penting yang menjadi konsentrasi adalah bidang sosial, menuntaskan kemiskinan ekstrem.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi kunci utama pengentasan kemiskinan dan sudah berjalan. Data yang disajikan Badan Pusat Statistik bisa menjadi parameter turunnya angka kemiskinan, baik di Surabaya maupun tingkat provinsi.
Baca juga: Pemkot Surabaya dan Densus 88 Perkuat Benteng Anak dari Radikalisme Digital
“Dalam sambutan Bu Gubernur Jawa Timur, bagaimana antar-pemerintah harus saling berkolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujar Eri Cahyadi, usai upcara HUT ke-80 Pemprov Jatim, Minggu (12/10/2025).
Data, kata Eri, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki desa mandiri terbanyak di Pulau Jawa. Tapi Eri Cahyadi menegaskan banyaknya desa mandiri bukan persoalan angka. Penegasannya terletak pada semangat gotong royong dari provinsi hingga daerah
Baca juga: Sinergi Pemkot Surabaya dan OJK Perkuat Literasi Keuangan, Warga Diajak Waspadai Pinjol Ilegal
“Kata kuncinya adalah sinergi. Dengan begitu capaian-capaian pembangunan bisa lebih baik,” katanya menambahkan. Di acara ini, Eri turut membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terkait “Jatim Tangguh Terus Bertumbuh”.
Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa juga menyampaikan pesan terkait kolaborasi dan sinergi yang membawa Jatim tumbuh menjadi provinsi tangguh dan maju. Pertumbuhan ekonomi Jatim triwulan II/ 2025 tumbuh positif 5,23 persen.
Baca juga: Pemkot Surabaya Beri Bonus Rp42,7 Miliar untuk Peraih Medali Porprov Jatim 2025
Keberhasilan ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tercatat, per Maret 2025, angka kemiskinan Jatim berhasil ditekan hingga 9,5 persen. Bahkan, kemiskinan ekstrem turun drastis dari 4,40 persen pada 2020 hanya 0,66 persen per Maret 2024.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mencatatkan prestasi membanggakan dengan memiliki 4.716 desa mandiri tahun ini. Capaian ini, lanjut Khofifah, bukti pembangunan ekonomi yang inklusif. Di mana prioritas pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga di desa sebagai akar kekuatan ekonomi kerakyatan.
Editor : Rochman Arief