Ratusan Warga Surabaya Dan Sidoarjo Geruduk Kantor KAI Daop 8. Ini Tuntutannya...

Ratusan warga Surabaya yang tergabung dalam kelompok masyarakat Sidotopo Bersatu, Pacar Keling, Karangpilang, Waringin, Wonokromo, Joyoboyo (Warjoyo) dan Sidoarjo menggelar aksi demo di kantor PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya pada Selasa (4/7/2023).

Kuasa hukum pendemo dari LBH Damar Indonesia, Dimas Yemahura Alfarauq mengatakan, aksi demo ini dilakukan untuk menuntut pelepasan tanah/rumah yang telah ditinggali warga selama puluhan tahun dan yang telah diklaim sebagai aset KAI.

PT KAI, kata dia, juga telah melakukan pemungutan uang sewa tanpa ada kejelasan yang mendasar. Padahal selama ini, pajak bumi dan bangunan (PBB) dibayar oleh penghuni rumah dinas tersebut. Sehingga pihaknya meminta KAI untuk menunjukkan legalitas fisik atau surat tanah atas klaim yang dilakukan tersebut.

"Jika tidak ada itu, PT KAI tidak ada hak untuk memungut biaya sewa. Legalitas atas pengklaiman sepihak tersebut harus ada pembuktian. Jadi selama ini pengklaiman dan pemungutan sewa itu kami tidak pernah tahu dasarnya, katanya.

Dalam aksi demo tersebut, warga juga turut menyetel rekaman suara Presiden Joko Widodo terkait isu sengketa lahan. Dalam rekaman itu, Presiden Jokowi berkata, bahwa setiap ia datang ke daerah selalu ada yang berbisik soal sengketa lahan, baik antara rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN maupun rakyat dengan pemerintah.

"Seperti yang terakhir saya temui yang berkaitan dengan kasus tanah antara rakyat dan PTP yg terjadi di Riau. Saya kira ini bukan hanya di Riau tapi di semua kabupaten. Saya minta ini diselesaikan secepat-cepatnya dituntaskan agar rakyat punya kepastian hukum dan memiliki rasa keadilan," kata Presiden dalam rekaman suara itu

Menanggapi hal itu, Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif menjelaskan, bahwa aset yang dimiliki KAI berupa aset Railway dan Non Railway. Untuk aset Railway yaitu aset yang berkaitan langsung dengan operasional perjalanan kereta api seperti lokomotif, kereta, gerbong, dan lainnya.

Sedangkan Aset Non Railway yaitu aset yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan operasional perjalanan kereta api di antaranya aset tanah, rumah perusahaan, dan bangunan dinas.

Aset KAI di wilayah Daop 8 Surabaya tercatat seluas 22.873.923 m2, termasuk di dalamnya aset yang berada di Madura. Serta memiliki 2.021 rumah perusahaan dan 300 bangunan dinas, katanya.

Menurutnya, sebagai BUMN, PT KAI memiliki kewajiban menjaga aset perusahaan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan dan negara seperti komersialisasi aset agar produktif. Sebagai contoh aset non railway dipergunakan sebagai kantor, rumah makan, parkir, dan sebagainya.

"KAI terus melakukan berbagai upaya dalam mengamankan aset-aset perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. KAI akan menjaga asetnya yang dapat digunakan baik untuk kepentingan negara maupun pengembangan-pengembangan proses bisnis perusahaan, katanya.

Upaya KAI dalam menjaga aset perusahaan dilakukan melalui pendataan atau mapping aset, pemasangan patok tanda batas, pemasangan plang penanda aset, pemagaran (pasca penertiban), penertiban, dan penyelamatan aset melalui jalur hukum atau litigasi.

"Jika ada aset bermasalah, kami melakukan upaya sesuai ketentuan berlaku, seperti melalui metode non-penertiban, penertiban, atau bahkan harus menempuh jalur hukum, imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, saat ini masih banyak puluhan ribu rumah di Surabaya dan Sidoarjo yang berdiri di atas lahan perusahaan kereta api ex-Kolonial Belanda yang pada saat itu bernama Oost-Java Stoomtram Maatschappij (OJS). Perusahaan itu kemudian diambil alih oleh pemerintah yakni Djawatan Kereta Api (DKA) yang kini telah menjadi PT KAI.

Sebelumnya 17 Mei lalu, Komisaris Utama KAI Said Aqil Siradj juga berjanji akan mencarikan solusi bagi rakyat untuk mendapatkan legalitas atas rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal warga.

Jadi soal nanti seperti apa, nanti kita lihat, jangan khawatir, dan jangan ragu, saya akan berpihak pada bapak ibu sekalian. Walaupun saya Komut KAI, Insya Allah kita cari jalan keluar bersama, bila perlu saya komunikasi juga dengan Gubernur Jatim gimana jalan keluar yang baik, mudah-mudahan jalan keluar yang baik tidak lama lagi, ujarnya (R1)

Editor : Redaksi