x
x

DPRD Surabaya Perlu Legalitas Baru Dalam Menata PKL

JATIMKINI.COM, Komisi B DPRD Surabaya melakukan hearing terkait polemik penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Embong Blimbing, Surabaya di ruang Komisi B, Rabu (18/11/2026). Anggota dewan Surabaya menyebutkan ada tiga masalah yang harus diluruskan yaitu, sisi regulasi, legalitas lokasi, serta kebijakan penataan kawasan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Rapat dengar pendapat dipimpin ketu Komisi B M. Farid Afif mengundang Bagian Hukum dan Kerjasama (Bakumkarsa), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya. 

Berpijak SK Walikota  Nomer 204 1991 tentang penetapan pedagang kaki lima(PKL).

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyataksn, bahwa persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan membandingkan keberadaan PKL di satu lokasi dengan lokasi lainnya. Ia mendorong  pemerintah kota perlu memberikan kepastian melalui kebijakan tertulis tentang lokasi yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan.

"Pemerintah kota harus benar-benar mengeluarkan keputusan atau surat resmi mengenai tempat-tempat yang dipastikan boleh digunakan. ," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan adanya ketidakjelasan kebijakan, berpotensi menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.  Diperlukan pedoman yang tegas agar pedagang maupun masyarakat mengetahui batasan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang publik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Machmud mengatakan, pembahasan wisata kuliner harus memiliki definisi dan konsep yang jelas, termasuk fasilitas pendukung serta pengaturan aktivitas perdagangan.

Perlu dipastikan apakah lokasi tersebut memang diperuntukkan sebagai kawasan wisata kuliner atau sekadar tempat aktivitas perdagangan. Untuk itu diperlukan  persepsi yang sama antara Anggota dewan dan Pemerintah kota.

"Intinya kita mencari persepsi yang sama. Kalau sudah ada kesamaan persepsi, tetap dibutuhkan kejelasan mengenai konsep dan dasar kebijakannya," ungkapnya.

Sedangkan juru bicara Bakumkarsa Firly menjelaskan, dasar regulasi yang perlu diperhatikan dalam menilai pemanfaatan ruang publik. Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

"Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki masih dimungkinkan sepanjang mempertimbangkan jenis, waktu, jumlah, dan ketentuan teknis yang berlaku," jelasnya.

Komisi B dihadapkan pada persoalan yang lebih luas daripada sekadar penertiban pedagang. Kepastian status hukum lokasi, transparansi kebijakan, serta perlindungan fungsi fasilitas umum harus menjadi satu kesatuan dalam penyelesaian polemik Embong Blimbing. Penataan kota tidak berhenti pada tindakan penggusuran, tetapi juga harus disertai penjelasan regulasi yang utuh agar tidak menyisakan persoalan baru bagi pedagang maupun masyarakat. 

 

Berita Terbaru
Kamis, 19 Nov 2026 18:05 WIB

Omzet UMKM Kota Malang Tumbuh Signifikan, DPRD Dorong Program Pendampingan Berkelanjutan

JATIMKINI.COM, Program pendampingan UMKM di Kota Malang, Jawa Timur, mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah pelaku usaha mikro mengalami peningkatan omzet
Rabu, 18 Nov 2026 20:33 WIB

Antisipasi Lonjakan Listrik Banyuwangi Bali, PLN Perkuat Trafo dan Kabel Laut

penguatan jaringan ini mendesak dilakukan karena beban di beberapa titik mulai padat
Rabu, 18 Nov 2026 19:51 WIB

Kawal Industri Sawit, PWI Ingatkan Wartawan Tetap Berimbang dan Kritis

Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI bertema “Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability” di Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Rabu, 18 Nov 2026 19:31 WIB

Sawit Dibenci Tapi Dibutuhkan, 16 Juta Orang Hidup dari Industri Ini

JATIMKINI.COM, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI bertema “
Rabu, 18 Nov 2026 15:51 WIB

Diskopindag Kota Malang Sukses Dongkrak Omzet UMKM, Pendampingan Pelaku Usaha Berlanjut pada 2027

JATIMKINI.COM, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Jawa Timur, akan melanjutkan program pendampingan UMKM pada 2027
Rabu, 18 Nov 2026 12:25 WIB

Jelang Akhir Tahun, Bank Jatim Borong Penghargaan Bergengsi

JATIMKINI.COM, Menjelang penghujung 2026, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus menorehkan prestasi membanggakan melalui berbagai