JATIMKINI.COM, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat Eddy bersama Ketua PWI Pusat Akhmad Munir dan Ketua PWI Jawa Timur Lutfi L. Hakim menekankan pentingnya pemberitaan yang akurat dan berimbang mengenai industri kelapa sawit nasional.
Penegasan itu mengemuka dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI bertema “Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability” di Surabaya, Rabu (18/11/2026). Kegiatan kedua setelah sebelumnya digelar di Yogyakarta ini diikuti wartawan dari berbagai media serta organisasi profesi.
Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, mengibaratkan hubungan publik dengan industri sawit seperti “benci tapi rindu”. Menurutnya, industri ini menghadapi persoalan kompleks, baik domestik maupun geopolitik, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan dukungan semua pihak.
Munir mengingatkan wartawan untuk banyak membaca dan meningkatkan literasi terkait lingkungan serta kelapa sawit. Ia menyebut tiga peran utama wartawan: mendalami regulasi dan mendorong aturan yang melindungi industri tanpa stigma negatif, membantu literasi petani agar taat aturan dan tidak membuka lahan dengan membakar, serta memahami sawit sebagai bagian dari geopolitik agar Indonesia tetap menjadi penentu kebijakan sawit dunia.
Ia juga memperkirakan pemerintah tidak akan memberlakukan moratorium perluasan lahan secara terus-menerus apabila kebutuhan global dan nasional terus meningkat.
"Wartawan harus mengawal industri sawit dengan menjunjung keseimbangan dan akurasi. Sebaliknya, industri sawit juga harus patuh aturan," tegas Munir saat membuka acara.
Senada, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfi L. Hakim, menilai persoalan di sektor sawit sudah menjadi persoalan nasional karena besarnya kontribusi sektor tersebut. Menurutnya, workshop ini bertujuan agar wartawan memahami industri sawit secara detail dari hulu ke hilir.
"Kami tidak bermaksud menjadi juru bicara atau corong industri, tetapi menyampaikan hal yang benar," ujar Luthfi. Ia menegaskan wartawan berkewajiban meluruskan informasi yang keliru di tengah kuatnya stigma deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus tetap mengawasi dan mengkritisi hal yang memang salah. "Kalau produk jurnalistik tidak memberi nilai, kita menjadi tidak penting," katanya.
Penopang Ekonomi dan Tantangan Produksi
Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Pusat, Eddy, memaparkan bahwa masyarakat hidup bersama produk turunan sawit selama 24 jam, mulai dari sabun, pasta gigi, lipstik, krimer kopi, hingga biodiesel. Saat ini, sekitar 16 juta orang menggantungkan hidup pada industri sawit, dengan 41 persen perkebunan dimiliki rakyat.
Eddy menyebut industri sawit membuka daerah terpencil menjadi pusat ekonomi baru dan berulang kali menyelamatkan perekonomian Indonesia, mulai dari krisis 1998, krisis 2008, hingga pandemi Covid-19. "Saat Covid, ketika industri lain melakukan PHK, kami justru merekrut karyawan baru," ujarnya.
Meski demikian, Eddy mengakui industri sawit kerap menjadi kambing hitam. "Industri sawit itu industri yang dibutuhkan, tetapi juga yang paling dibenci," katanya.
Terkait keberlanjutan, GAPKI berkomitmen pada sertifikasi wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan sertifikasi sukarela RSPO. Namun, industri ini menghadapi tantangan aturan deforestasi Uni Eropa (EUDR) akibat perbedaan definisi, misalnya ketika kebun karet rakyat yang diganti sawit dianggap sebagai deforestasi.
Soal karhutla, Eddy menyoroti celah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan kearifan lokal yang membolehkan pembakaran terbatas bagi masyarakat adat kerap disalahgunakan oknum, sementara perusahaan tetap dikenai tanggung jawab mutlak (strict liability) bila api muncul di areal konsesinya.
"Tidak mungkin perusahaan membakar asetnya sendiri," tegas Eddy, seraya menambahkan bahwa anggota GAPKI justru menyiagakan tim berbulan-bulan untuk turut memadamkan api di luar konsesi.
Di sisi pasokan, Eddy mengingatkan kebutuhan biodiesel dalam negeri diperkirakan meningkat dari sekitar 13,7 juta menjadi 17,4 juta ton tahun depan, sementara produksi stagnan dan diperkirakan turun sekitar 3 juta ton akibat El Niño.
Karena konsumsi dalam negeri tidak mungkin dikorbankan, peningkatan produktivitas menjadi krusial melalui intensifikasi, seperti mendatangkan serangga penyerbuk baru bersama PPKS serta mengintroduksi bibit tahan kekeringan dan berbatang pendek, serta peremajaan sawit rakyat.
Saat ini, produktivitas kebun rakyat yang belum diremajakan hanya sekitar 10 ton per hektare per tahun, jauh tertinggal dibanding kebun yang sudah diremajakan yang mencapai 20–22 ton per hektare. Eddy pun mendorong pemerintah memberi jaminan hidup bagi petani selama masa peremajaan dan membantu menyelesaikan legalitas lahan petani yang masuk kawasan hutan.
Selain itu, sebagai produsen sekaligus konsumen sawit terbesar dunia, Eddy mendukung rencana pemerintah menghidupkan bursa sawit dalam negeri serta kehadiran BUMN ekspor DSI sebagai perantara tunggal untuk memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan pelaku industri. "Yang memengaruhi harga dunia itu kita," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy bersama Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng Wahyudiono juga menyerahkan cendera mata berupa batik sawit buatan perajin Yogyakarta, yang menggunakan malam (lilin) dari sawit, kepada Ketua PWI Pusat dan Ketua PWI Jawa Timur.
Editor : Ali Topan