JATIMKINI.COM, DPRD kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait insiden dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya, rapat berlangsung panas di Ruang Utama gedung DPRD Surabaya, Selasa (13/05/2026). Hadir, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Anggota Komisi D DPRD kota Surabaya, Imam Syafi’i menyatakan, secara terbuka menyoroti lemahnya tata kelola program MBG dan menyebut peristiwa tersebut berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Jangan dianggap sepele.
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Negara bisa dianggap abai melindungi anak-anak kita. Kalau dikaitkan dengan hak dasar anak dan undang-undang pangan, ini menurut saya bisa dikaji sebagai indikasi pelanggaran HAM,” ujarnya
Imam menyebutkan,, negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar masyarakat, termasuk memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dikonsumsi.
Ia meminta Menteri HAM menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, dan kejadian serupa tidak terulang.
Dalam healing itu, Imam juga mengkritik keras Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai terlalu sentralistik dan minim melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan program MBG.
“Dinas Pendidikan tidak pernah dilibatkan sejak awal. Dinas Kesehatan juga tidak diberi ruang optimal melakukan pengawasan. Daerah hanya jadi pemadam kebakaran ketika masalah muncul,” ungkapnya.
Imam menegaskan, sejak awal DPRD Surabaya meminta Dinas Kesehatan memberikan pelatihan terkait standar dapur sehat hingga pemeriksaan juru masak. Namun pihak pusat mempersulit.
“Teman-teman Dinas Kesehatan pernah menemukan dapur tidak sehat, bahkan ada juru masak yang terindikasi mengandung salmonella. Tapi ketika kami ingin ikut mengawasi, izinnya rumit,” ujarnya.
Imam menyoroti lemahnya pendataan siswa terkait riwayat penyakit dan alergi makanan. Kasus di Tembok Dukuh, salah satu siswa diketahui memiliki penyakit bawaan leukemia. Namun ia menerima menu yang sama.
“Harusnya data penyakit bawaan dan alergi diperdalam. Kalau ada anak dengan kondisi tertentu, menunya harus dibedakan. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tandasnya.
Politisi Nasdem itu menyatakan, bahwa distribusi MBG di Surabaya belum tepat sasaran. Berdasarkan penelitian kecil yang dilakukan di Surabaya, program MBG tidak menyentuh daerah kantong kemiskinan.Ia meminta pemerintah pusat agar melakukan evaluasi tentang penentuan lokasi Satuan Pelayanan Penentuan Gizi (SPPG).
“Dari lima kelurahan termiskin yang kami teliti waktu itu, tidak ada satu pun sekolah yang mendapat MBG. Alasannya karena belum ada SPPG. Ini ironis,” tuturnya.
Program yang bagus ini jangan sampai tercemar karena adanya anak menjadi mual dan sakit setelah makan gratis di sekolahan. Bahkan MBG menjadi momok siswa dan orang tua.
“Program ini bagus, niatnya baik. Tapi pelaksanaannya harus dibenahi. Jangan sampai MBG diplesetkan masyarakat menjadi ‘makan beracun gratis’,” katanya satir.
Sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jawa Timur, Kusmayanti mengaku, MBG yang dibagikan kepada siswa terdampak, tata letak dapur SPPD pemasok makanan jauh dari standar higienitas. Pihaknya meminta dapur tersebut dihentikan sampai seluruh persyaratan terpenuhi.
“Kami menemukan layout dan higienitas dapur memang belum memenuhi syarat. SPPG tersebut kami hentikan sementara sambil dilakukan pembenahan,” ujarnya.
Kusmayantu memastikan, pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di Jawa Timur akan diperketat pasca insiden sekitar 200 siswa di kawasan Tembok Dukuh Surabaya mengalami gejala sakit setelah menyantap makanan dari program MBG.
Editor : Ali Topan
