JATIMKINI.COM, Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 201 siswa di Kota Surabaya mendapatkan perhatian serius dari tingkat pusat. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan kunjungan kerja ke Gedung DPRD Surabaya pada Rabu (13/5/2026), guna meninjau penanganan serta menindaklanjuti kasus yang mengundang keprihatinan masyarakat luas tersebut.
Kedatangan Menteri HAM disambut langsung oleh Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, meski dirinya harus meninggalkan ruang rapat paripurna sesaat setelah pembukaan acara dikarenakan jadwal agenda khusus kepartaian yang telah disusun sebelumnya. Dalam pernyataannya kepada awak media, Syaifuddin menegaskan bahwa langkah cepat DPRD merespons kejadian ini merupakan wujud nyata fungsi wakil rakyat.
“Ini menunjukkan satu sikap bahwa DPR adalah wakil rakyat. Terkait kejadian kemarin, bencana bagi anak-anak kita penerima program MBG yang mengalami keracunan, langsung kita sikapi. Alhamdulillah, kita telah memanggil seluruh pihak terkait mulai dari penyelenggara, Dinas terkait, hingga pemangku kebijakan yang bertanggung jawab atas keselamatan rakyat. Hari ini kami merasa bangga DPRD dikunjungi oleh Pak Menteri HAM, karena perlindungan HAM mencakup hak atas kesehatan dan layanan negara,” ujar Syaifuddin.
Menanggapi perkembangan kondisi para siswa korban, Syaifuddin menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah bergerak cepat dalam penanganan medis. Langkah ini dinilai krusial demi keselamatan para siswa. Ke depannya, DPRD juga akan mendorong penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai garda terdepan deteksi dini apabila terjadi insiden serupa di masa mendatang.
Saat ditanya apakah kejadian ini dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa, Ketua DPRD menegaskan kasus ini tidak bisa dianggap hal biasa. “Kalau hal ini dianggap biasa saja, itu keliru. Ini menyangkut nasib anak-anak bangsa. Segala hal yang berkaitan dengan keselamatan mereka harus menjadi prioritas perbaikan. Program MBG sejatinya sangat baik, tujuannya menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 agar mampu bersaing secara global,” jelasnya.
Terkait evaluasi penyelenggaraan program, khususnya terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) penyediaan makanan oleh penyelenggara (SPP), Syaifuddin mengungkapkan hasil diskusi hari ini akan dijadikan acuan nasional.
“Diskusi siang ini turut disaksikan Pak Menteri HAM. Kesepakatan dan masukan yang diperoleh akan dijadikan referensi untuk distandarkan bagi pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Hal terpenting adalah mitigasi dan pencegahan. Jangan sampai niat baik program ini justru membawa dampak buruk bagi anak-anak kita,” tegas Syaifuddin.
Kunjungan Menteri HAM Natalius Pigai diharapkan menjadi langkah awal pengawasan terpadu, sekaligus memastikan hak kesehatan dan keselamatan anak-anak Indonesia dalam penerapan program strategis pemerintah terjamin sepenuhnya.
Editor : Ali Topan
