JATIMKINI.COM, Kalangan dewan kota Surabaya merasa prihatin, mendapati anak merasa mual ketika usai santap makanan gratis di sekolahan. Ironis, makanan yang seharusnya menopang gizi berakhir malapetaka.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, H. Budi Leksono, SH menyatakan, bahwa adanya siswa kota Surabaya yang merasa mual karena makanan, harus ada penanganan yang serius. Karena menyangkut kesehatan siswa, pemerintah harus hadir.
"Terkait dengan pengawasan, sebenarnya menu-menu yang ada dalam makanan tadi sudah sesuai dengan kriteria sehat. Sedangkan lokasi dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang membuat makanan tersebut memang sudah sangat higienis dan sesuai standar kebersihan tidak diragukan lagi, namun dengan adanya musibah ini maka menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Kota," katanya di sela kesibukannya di gedung DPRD Surabaya, Senin (11/05/2026).
Politisi yang akrab disapa Buleks ini menegaskan, musibah ini menjadi catatan. Dimana Surabaya menjadi kota layak anak, agar tidak terulang kembali harus benar-benar lebih dijaga kualitas dan kehigienisan menu yang ada di MBG (Makan Bergizi Gratis).maka intervensi Pemerintah Kota sangat diperlukan.
"Nah ini perlu keterlibatan Pemerintah Kota untuk turut serta mengawal program Pemerintah Pusat dalam pengawasan dan evaluasi yang lebih intens. Agar musibah ini tidak terjadi lagi", ungkapnya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya H. Abdul Malik mengatakan, masih menunggu hasil dari laboratorium. Semoga, semoga hasilnya baik dan sehat semua.
"Tunggu saja hasil dari laboratorium mas. Tadi Pak Wawali sudah memastikan dan masyarakat tidak perlu was-was," katanya.
Anggota DPRD Surabaya dari fraksi PKS menyatakan, keselamatan dan kesehatan siswa harus diutamakan. Adanya musibah siswa yang diduga keracunan, Pemkot harus hadir.
“Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama, tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.
Bang Jo, biasa politisi PKS ini mengatakan Program prioritas negara sangat baik, pelaksanaannya juga harus baik.
“Kami mendukung program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah. Namun pengawasan kualitas makanan harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai niat baik justru membahayakan kesehatan siswa,” tegasnya.
Dihadapan awak media, ketua DPRD Surabaya H. Syaifuddin Zuhri, S. Sos menyatakan, aku mendorong Komisi D dan pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi total dan standarisasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski program ini merupakan kebijakan strategis yang baik, namun begitu aspek keselamatan dan higienitas makanan harus diperhatikan.
Standarisasi Higienitas di Atas Sekadar "Bau dan Basi"
"PR besarnya adalah apakah makanan yang tidak bau itu sudah pasti bebas racun? Standar higienis harus ditingkatkan. Kita butuh standarisasi kontrol agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk mengevaluasi kemampuan dapur atau SPBG (Satuan Pelayanan Bergizi) sebagai pemasok," ujar politisi yang akrab disapa H. Ipuk ini.
Ia mendorong Komisi D DPRD dan kepala dinas kesehatan Surabaya untuk Evaluasi Vendor Pemasok makanan. Dan segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan melakukan sidak ke dapur-dapur pemasok makanan. Jika ditemukan indikasi kuat bahwa sumber keracunan berasal dari vendor tertentu, dewan menyarankan adanya penghentian sementara.
"Evaluasi itu wajib. Kita tidak ingin program yang tujuannya mulia ini justru menjadi momok menakutkan bagi orang tua dan anak-anak.
Selain pengawasan, ia mendorong pemerintah untuk melakukan langkah pemulihan trauma (trauma healing) bagi siswa. Perlu adanya edukasi dan pembuktian nyata kepada siswa tentang makanan yang mereka konsumsi adalah makanan sehat dan aman.
"Kita harus memberikan dukungan agar anak-anak kembali yakin dan merasa aman", pungkasnya.
Editor : Ali Topan
