JATIMKINI.COM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Kebijakan ini memicu beragam tanggapan publik, terutama di kalangan akademisi.
Kali ini pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Radius Setiyawan langsung angkat bicara. Ia menilai kebijakan ini menunjukkan kesinambungan arah pendidikan nasional sejak era Orde Baru.
“Sejak Orde Baru, kita sudah mengenal diksi pembangunan, modernisasi, hingga konsep link and match,” ujar Radius, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, konsep link and match merujuk pada keterhubungan dunia pendidikan dengan dunia industri. Di mana lulusan akademisi memiliki kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.
“Secara kritis, konsep link and match berpotensi melahirkan manusia yang kurang kritis, hanya berorientasi material, dan hanya fokus sebagai tenaga kerja di sektor industri,” tegasnya.
Orientasi pendidikan, lanjutny, belum banyak beranjak dari pola pada era Orde Baru. Hal ini tercermin dalam berbagai narasi yang kerap muncul. Misalnya mengejar ketertinggalan, link and match, modernisasi pendidikan dan term lainnya.
Di mata Radius, tidak banyak perubahan dalam narasi pendidikan sejak era Orde Baru hingga hari ini. Menurutnya, nilai yang ditanamkan masih berorientasi pada pembangunan fisik dan industrialisasi. Salah satu narasi yang terus bertahan adalah gagasan “mengejar ketertinggalan” sebagai legitimasi pembangunan.
“Terjadi semacam demitologisasi pembangunan, yang justru melahirkan mitos baru tentang keharusan mengejar ketertinggalan,” ujarnya.
Jargon mengejar ketertinggalan seringkali diasumsikan bahwa masyarakat harus meninggalkan pandangan ‘kuno’ menuju yang lebih modern. Konsep tersebut tidak sepenuhnya lepas dari logika pasar.
“Praktiknya menyerupai ruang pasar bebas, di mana arah pendidikan diserahkan pada kebutuhan industri,” tegas Radius menambahkan.
Penekanan pada link and match menunjukkan adanya kecenderungan negara mendisiplinkan pendidikan, agar selaras dengan kepentingan industri. Dorongan terhadap otonomi dan kemandirian dinilai dekat dengan konsep pasar bebas atau neoliberalisme.
Dalam sistem pendidikan liberal, intervensi pemerintah tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui regulasi dan pembentukan norma.
“Individu menginternalisasi prinsip-prinsip pasar dan mengontrol dirinya sendiri. Siswa dikendalikan melalui norma sosial yang mendorong kompetisi berorietasi industri,” jelasnya memungkasi.
Ia menilai, pendidikan diarahkan mendorong terjadinya marketisasi dan komersialisasi, yang pada akhirnya memiliki kesamaan dengan pola developmentalisme di era Orde Baru.
Editor : Rochman Arief
