JATIMKINI.COM, Johari Mustawan, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, saat silaturahmi bersama insan pers di Sahid Surabaya, Selasa (10/03/2026).
Ia menyampaikan, agar ada penguatan hubungan antara anggota DPRD dan insan pers.
"Media memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra strategis bagi para wakil rakyat dalam mengawal kebijakan publik"," tegasnya.
Johari Mustawan mengaku, komunikasi yang terbuka dengan jurnalis sangat diperlukan agar berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat.
“Insya Allah semoga dengan teman-teman ini kita bisa lebih banyak saling mengenal dan berinteraksi. Hal-hal yang diharapkan dari kami di Dewan, baik sebagai anggota Komisi D, Badan Anggaran, Fraksi PKS, maupun di panitia khusus, silakan disampaikan. Kami siap menerima masukan untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya,” ujarnya.
Johari juga menyinggung masalah pemblokiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang belakangan ramai dikeluhkan warga Surabaya. Berdasarkan aspirasi yang ia terima saat masa reses di 12 titik wilayah, persoalan tersebut menjadi keluhan dominan masyarakat. Ia mengaku miris melihat dampak kebijakan tersebut, terutama bagi warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Surabaya namun tiba-tiba menghadapi masalah administrasi kependudukan.
“Banyak warga yang sudah lama tinggal di Surabaya, bahkan puluhan tahun, tiba-tiba KTP atau KK-nya diblokir. Ini dampaknya sangat besar, apalagi kalau sampai berpengaruh pada akses layanan sosial,” katanya.
Johari Mustaman yang akrab disapa Bang Jo ini mengapresiasi adanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan memperbaiki akurasi data masyarakat. Namun begitu, ia menilai proses verifikasi data harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak merugikan warga Surabaya.
"Ada sekitar 118 ribu kepala keluarga yang belum sinkron antara domisili dan data KTP. Kondisi ini berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan," ungkapnya.
Bang Jo minta kepada Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan verifikasi data sekaligus memberikan kebijakan diskresi bagi warga yang memang telah lama tinggal di kota tersebut. Pemerintah harus hadir, saat warga kehilangan haknya.
“Kami berharap wali kota bisa melakukan verifikasi dan diskresi bagi warga yang memang sudah lama tinggal di Surabaya agar tetap mendapatkan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Jurnalis Dewan Surabaya sekaligus Ketua Seksi Surabaya PWI Jawa Timur, Inyong Maulana, dalam kesempatan yang sama mengatakan, bahwa jurnalis harus tetap menjaga sikap kritis dalam menjalankan profesinya.
“Wartawan tetap harus kritis dalam kondisi apa pun. Itu sudah menjadi pilihan hidup kita sebagai jurnalis, sehingga segala risiko harus siap kita hadapi,” ujarnya.
Pria gondrong yang akrab disapa Inyong itu mengaku, menjadi warga Surabaya sudah puluhan tahun, baru kali ini mengalami data kependudukannya terblokir. Meski sudah dilaporkan ke kelurahan, persoalan pemblokiran data kependudukan belum ada penyelesaian.
“Saya sendiri juga terblokir. Padahal sejak tahun 2000 saya hidup di Surabaya. Sekarang justru dianggap tidak diketahui identitasnya,” katanya.
Melalui pertemuan tersebut, para jurnalis berharap persoalan administrasi kependudukan yang berdampak pada kehidupan masyarakat kota Surabaya segera mendapatkan solusinya. Karena beberapa jurnalis terdampak pemblokiran.
Editor : Ali Topan
