JATIMKINI.COM, Layanan kapal peti kemas domestik di Pelabuhan Tanjung Perak dipastikan makin cepat dan efisien. Kepastian ini diberikan PT Terminal Teluk Lamong (TTL) seiring implementasi Express Anchorage Zone Service (EAZI) yang menjadi terobosan baru untuk mempercepat layanan sandar kapal.
Program EAZI resmi diperkuat melalui penandatanganan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penataan Zona Labuh 2 Tanjung Perak pada Selasa (24/2/2026). Langkah ini menjadi respons atas meningkatnya aktivitas kepelabuhanan yang menuntut kecepatan dan kepastian layanan lebih tinggi bagi kapal domestik.
EAZI diterapkan secara terintegrasi di tiga terminal yang dikelola TTL, yakni TPK Teluk Lamong, TPK Berlian, dan TPK Nilam. Fokus utamanya adalah memberikan area tunggu prioritas bagi kapal domestik dengan panjang maksimal 150 meter, sehingga pergerakan kapal lebih tertata dan terukur.
Direktur Utama TTL, David Pandapotan Sirait menegaskan, EAZI merupakan inovasi layanan berbasis kolaborasi. “Optimalisasi Zona Labuh 2 melalui EAZI komitmen kami dalam menjalankan sinergi antara regulator dan operator terminal untuk menghadirkan layanan maritim yang lebih efisien dan terintegrasi,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut melibatkan KSOP Utama Tanjung Perak, KSOP Gresik, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak, Sub Regional Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta PT Pelindo Jasa Maritim.
Dengan skema EAZI, waktu transisi kapal dari lepas sandar hingga kembali sandar yang sebelumnya memakan waktu 4–6 jam kini ditargetkan dua jam sudah selesai. Percepatan ini tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran dan kepatuhan terhadap regulasi.
Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun menyebut penataan Zona Labuh 2 sebagai langkah strategis memperlancar arus barang. “Pelabuhan Tanjung Perak adalah pintu utama perdagangan Jawa Timur. Inovasi ini penting untuk menjaga kelancaran distribusi,” katanya.
TTL juga menegaskan bahwa seluruh kapal yang memanfaatkan EAZI wajib mengaktifkan automatic identification system (AIS) dan mematuhi prosedur operasional. Pengawasan diperketat guna memastikan keamanan dan ketertiban di perairan.
Dorongan peningkatan layanan ini tak lepas dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Jatim tumbuh 5,33 persen sepanjang 2025, dengan kenaikan volume bongkar muat domestik 17,09 persen. Lonjakan itu menuntut kesiapan infrastruktur dan manajemen ruang laut yang lebih optimal.
Editor : Rochman Arief
