Indonesia di tahun 2026 adalah panggung paradoks yang memikat. Disatu sisi, pekik kedaulatan dan kemandirian ekonomi membahana dari podium-podium megah Nusantara. Disisi lain, potret majalah Tempo edisi Februari 2026 menampilkan realitas yang kontras: Presiden Prabowo diapit oleh konsultan politik asing, termasuk sosok Lucian Despoiu dari Rumania. Dia seorang CEO Majoritas, perusahaan teknologi politik, ahli kampanye digital dan pernah kelola lebih dari 25 kampanye global.
Kehadiran para "pembisik" ini di ruang-ruang diskusi strategis, bahkan hingga ke teras sidang kabinet, memicu gumam publik yang getir: apakah nasionalisme kita sedang "terjual" atau sekedar menjadi komoditas "jualan"?
Mari kita bicara jujur. Kehadiran konsultan asing di lingkaran terdalam kekuasaan sering kali dibungkus dengan istilah mentereng: modernisasi politik, digitalisasi sentimen, atau efisiensi tata kelola data. Seolah-olah, tanpa sentuhan tangan dingin dari ‘Sofia atau London’, otak para politisi lokal kita tidak mampu mengolah data kemiskinan atau merancang narasi persatuan.
Disini ironinya: kita meneriakkan "NKRI Harga Mati" dengan lantang, namun untuk menentukan kapan harus meneriakkan kalimat itu dan dengan frekuensi berapa Hertz agar menyentuh emosi pemilih. Kita harus membayar ribuan dollar kepada konsultan yang mungkin tidak bisa membedakan antara ‘nasi goreng dan nasi kucing, apalagi nasi terasi goreng ikan asin.
Namun, persoalannya kini melampaui sekedar citra. Di tahun 2026, konon (sekali lagi konon) pola intervensi ini telah merambah ke jantung rekayasa kebijakan ekonomi. Kita melihat bagaimana konsultan asing bukan lagi sekedar penasihat komunikasi, melainkan "striker" yang sanggup menentukan arah bola kebijakan strategis.
Lihatlah bagaimana aset strategis bangsa mulai dikomodifikasi melalui pola "lobi pintu belakang". Dengan kemasan trendi seperti "investasi hijau" atau "perdagangan karbon", kebijakan diubah sedemikian rupa untuk memfasilitasi korporasi global.
Alokasi anggaran triliunan rupiah seringkali digelontorkan bukan murni karena urgensi lokal, melainkan karena narasi keberlanjutan yang telah "dijahit" oleh para konsultan asing agar terlihat cantik di mata lembaga donor internasional.
Kita sedang menyaksikan transformasi kebijakan publik menjadi produk bermerek yang harus laku di pasar global, meski rakyat di akar rumput mungkin hanya kebagian ampasnya.
Lebih jauh lagi, peran mereka dalam menjaga "disiplin fiskal" sebenarnya adalah upaya manajemen persepsi investor. Saat defisit anggaran 2026 melebar untuk membiayai program populis seperti MBG dan KopDes, para konsultan ini sibuk merancang narasi agar angka utang yang mengkhawatirkan terlihat sebagai "ekspansi produktif".
Di sini, nasionalisme menjadi alat pemasaran: kita menjual kebanggaan domestik sebagai jaminan untuk menarik modal asing. Ini adalah bentuk penyerahan diri secara intelektual; kita membeli cermin dari orang asing hanya untuk melihat wajah kita sendiri, lalu memuji orang asing tersebut karena berhasil membuat wajah kita terlihat lebih "patriotik" di layar ponsel.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan sering kali lebih mencintai kemasannya daripada isinya. Sidang kabinet, yang seharusnya menjadi dapur suci tempat nasib 280 juta jiwa diracik, kini berisiko berubah menjadi bengkel strategi elektoral.
Jika seorang konsultan asing memiliki akses terhadap data strategis, mulai dari psikometri rakyat hingga struktur kepemilikan aset digital, maka batas antara kedaulatan dan intervensi menjadi sangat kabur. Kita menjaga perbatasan laut dengan kapal perang yang gagah, namun membiarkan "perbatasan pikiran" dan dapur kebijakan kita dijaga oleh tentara bayaran digital yang orientasi utamanya adalah angka survei, bukan kesejahteraan abadi.
Mungkin inilah puncak dari ironi politik kekuasaan kita. Kita begitu takut pada infiltrasi ideologi asing, namun dengan senang hati membukakan pintu depan bagi algoritma asing untuk memanipulasi persepsi kita. Nasionalisme kita akhirnya menjadi seperti barang KW kelas satu; tampak asli dan mengkilap dari luar, namun dijahit oleh tangan-tangan yang tidak punya ikatan batin dengan tanah air ini.
Kita telah sampai pada titik di mana pengabdian tanpa pamrih digantikan oleh kalkulasi presisi mengenai bagaimana cara terlihat paling mengabdi melalui bantuan pihak luar.
Pada akhirnya, bangsa yang besar tidak seharusnya butuh "penterjemah" asing untuk berbicara dengan rakyatnya sendiri. Jika kebijakan ekonomi dan politik kita terus-menerus didikte oleh resep impor, maka kedaulatan kita hanyalah sebuah pajangan estetis di ruang tamu kekuasaan.
Pada akhirnya, gumam dari warung kopii rakyat jadi mengenaskan seperti ini: "Sungguh jenius cara kita berdaulat: kita mengundang orang asing ke dapur kabinet untuk membantu mencicipi masakan negara, lalu kita terkejut saat menyadari bahwa resepnya telah diganti dengan selera lidah mereka, sementara kita tetap membayar tagihan dapurnya dengan bangga. Kita sanggup mengusir penjajah dengan bambu runcing, namun bertekuk lutut dihadapan algoritma karena takut kehilangan takhta di hari esok."
Kata komunitas warung kopi: “oh nasib ya nasib” sambil terus goyang dangdut.
Penulis : Hadi Prastyo ( Pengamat Ekonomi )
Kanal Kolom adalah halaman khusus layanan bagi masyarakat umum, Politikus, pengamat, mahasiswa, pengusaha, organisasi serta lainnya untuk menulis berita lepas.
Redaksi Jatimkini.com tidak bertanggungjawab
Editor : Redaksi
