JATIMKINI.COM, Kejadian bencana banjir besar Bengawan Solo sudah terjadi 10 kali dan kerap berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo.
Banjir besar ini berdampak pada manusia, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan seluruh aspek penghidupan di lima kabupaten yaitu Bojonegoro, Tuban, Gresik, Ngawi, dan Lamongan.
Untuk itulah, perlu ada penguatan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi terutama banjir kawasan pada daerah dan masyarakat sekitar DAS Bengawan Solo. Salah satunya melalui Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) atau Anticipatory Action (AA).
AMPD merupakan salah satu program prioritas SIAP SIAGA Palang Merah Indonesia (PMI) Jatim melalui dukungan pendanaan dari DFAT.
Hal ini sejalan dengan Program SIAP SIAGA Jatim yang memprioritaskan adanya integrasi AMPD ke dalam dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Bencana Hidrometeorologi, khususnya untuk banjir di Kawasan DAS Bengawan Solo.
Untuk itu, kedua instansi saling berkolaborasi dalam acara Joint Event SIAP SIAGA Jawa Timur dengan SIAP SIAGA PMI di Hotel Santika Pandegiling Surabaya selama 11-12 Februari 2026.
Drs Pangarso Suryotomo MMB, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengatakan penanggulangan banjir di area DAS Bengawan Solo tidak terbatas pada penanganan debet air saja.
“Kita juga perlu memerhatikan sisi sosial yaitu bagaimana masyarakat di kawasan sekitar aliran Bengawan Solo yang terdiri dari ratusan desa paham mengenai kesiapsiagaan bencana,” tegasnya.
Kondisi tanggul sepanjang DAS Bengawan Solo perlu juga diperhatikan, apakah mampu menahan aliran air atau tidak ketika pintu Bendungan Gajah Mungkur dibuka. Saat debet air naik di area hulu akibat curah hujan tinggi, maka air di bendungan akan dialirkan ke Sungai Bengawan Solo.
Sementara, Dr Edi Purwoko MSi, Bidang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia (PMI) Jatim menyatakan, semua pihak perlu turun untuk menyelamatkan masyarakat akibat kejadian bencana.
“Perlu ada kesepakatan bersama dalam penanggulangan bencana dan selama ini PMI selalu berkoordinasi dengan BPBD selaku lembaga daerah yang menangani kebencanaan di tingkat daerah. Mereka menyambut baik sosialisasi AMPD untuk seluruh stakeholder penanggulangan bencana di Jatim dan penyusunan renkon banjir ini melalui kerja sama dengan pemerintah Australia,” tutur Edi.
Bagaimana pun, lanjutnya, masyarakat masih banyak yang kurang paham mengenai bencana dan kurang waspada. Maka, perlu diciptakan dan dibangun masyarakat yang tangguh, bagaimana mereka dapat memahami gejala-gejala bencana sebagai peringatan dini, agar mereka dapat menyelamatkan diri.
Skema Baru Banjir Bengawan Solo
Dadang Iqwandy ST MT, Ketua Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menjelaskan, Renkon Bengawan Solo telah disusun BPBD Jatim pada 2018.
“Semestinya dua tahun sudah harus di-update. Tapi, dengan begitu banyaknya potensi bencana yang ada di Jatim, renkon Bengawan Solo belum ditinjau kembali,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui renkon ini penting karena 75dan DAS Bengawan Solo berada di Jatim dan 25% di Provinsi Jawa Tengah. Tinjauan kembali pada Renkon Bengawan Solo sangat penting dilakukan, maka melalui kegiatan ini BPBD Jatim dapat bersinergi dengan OPD-OPD lain, sebab dalam menyusun renkon setidaknya harus ada 15 OPD terkait yang hadir.
“Renkon ibaratnya menyusun panitia sebuah kegiatan, ini tentang siapa berbuat apa, membuat pemetaan klister, menyusun skenario kejadian dan kajian risiko bencana atas dasar pendapat para ahli, ada histori kejadian, dan juga data pilah,” kata Dadang.
Sedangkan terjadinya bencana hidrometeorologi di Provinsi Jawa Timur (Jatim) selama 10 tahun terakhir, mulai 2016 hingga 2025, terdapat 2.227 kejadian. Ada tren peningkatan sepanjang masa tersebut. Rinciannya, 743 kejadian banjir, 514 kejadian longsor, dan 970 angin kencang/puting beliung.
Editor : Peni Widarti
