JATIMKINI.COM, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menggelar rapat koordinasi peredaran gula rafinasi (GKR) untuk konsumsi dengan melibatkan Holding PTPN III, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian hingga Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Dalam rakor yang berlangsung di Surabaya, Senin (25/8/2025) itu, Plt Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat mengatakan pada saat pemerintah mencanangkan program swasembada gula melalui percepatan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan tebu 2025, maka diperlukan dukungan dari aparat penegak hukum terutama dalam pengendalian peredaran gula rafinasi yang seharusnya untuk konsumsi.
“Kami ingin melakukan penegakan hukum dalam arti yang nyata. Jangan sampe gula-gula (rafinasi) yang tidak seharusnya dikonsumsi masyarakat itu beredar, karena itu gula untuk kebutuhan industri,” ujarnya seusai rakor.
Melalui forum tersebut, katanya, ada komitmen bersama dari holding PTPN, SGN, kejaksaan, kepolisian, dan asosiasi petani tebu untuk mendukung dan melakukan pengawasan peredaran gula rafinasi di pasar sehingga gula petani dapat terserap pasar dengan baik.
“Yang pertama adalah regulasi hukum, lalu penegakan hukum. Kita akan bersama-sama dengan APH yang menegaskan kembali aturan mainnya (peruntukan rafinasi). Kita sendiri di internal, dan Kemendag, serta Kemenperin akan mencoba merilis kembali yang disebut gula kristal putih itu yang seperti apa, dan yang disebut gula rafinasi itu seperti apa dan peruntukannya untuk apa agar semua paham jika ada aturan main dalam impor rafinasi,” jelasnya.
Abdul Roni mengakui memang ada kekhawatiran dari petani tebu bahwa rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi ini bisa menghambat swasembada gula yang ditargetkan pada 2027.
Apalagi, program pemerintah untuk mencapai swasembada gula ini rencananya akan dilakukan penanaman tebu hingga 100.000 ha di tahun ini, dan di 2026 Indonesia bisa memproduksi gula tambahan sebanyak 500.000 ton.
“Jika saat ini produksi gula kita 2,7 juta ton, maka dengan bertambahnya 500.000 ton berarti secara total produksi jadi 3,2 juta ton, itu itu beres untuk urusan kebutuhan gula konsumsi kita,” imbuhnya.
Direktur Utama SGN, Mahmudi menambahkan, dalam mensukseskan swasembada gula, salah satunya juga perlu penyelesaian masalah serapan produksi gula petani melalui Danantara.
“Alhamdulillah kemarin sudah cair melalui id-food. Mudah-mudahan hari ini atau setidaknya paling lambat besok itu sudah bisa rilis secara bertahap untuk melakukan serapan gula petani yang Insyallah 30.000 ton, dari SGN 20.000 ton, dan 10.000 ton dari RNI, dan yang belum terserap ada 84.000 ton. Para asosiasi pedagang juga membantu bersama-sama menyerap,” ujarnya.
Mahmudi menerangkan, program Kementerian Pertanian yang luar biasa saat ini adalah adalah melakukan bongkar ratun. Diharapkan program ini pun berjalan lancar.
“Program bongkar ratun akan dilakukan di 100.000 ha lahan, dan itu dibagi untuk SGN 45.000 ha sekian, lalu kemudian dari RNI, dan perusahaan swasta lainnya juga sudah dilist. Secara intens benih-benihnya juga disiapkan,” ucapnya.
Ketua Asosiasi Pedagang Gula Indonesia, Pieko Njoto Setiadi mengatakan kuranganya penyerapan gula petani juga diperkirakan karena lesunya perekonomian saat ini. Namun begitu, upaya penyerapan gula petani sudah diputuskan bersama Danantara, ID Food dan SGN sebanyak 84.000 ton.
“Dari 84.000 ton itu, mereka Sudah menyerap 60.000-an ton yang terdiri dari IDFood maupun gula petani melalui SGN. Sisanya 22.000 ton itulah yang dipercayakan kepada asosiasi pedagang gula untuk merealisasikan sisa gula yang ada. Mudah-mudahan kerja sama dan kebersamaan ini menjadi suatu kekuatan penyerapan pasar,” katanya.
Editor : Peni Widarti
